All for Joomla All for Webmasters

 

Sabtu, 26 Mei 2018 06:30

Hentikan Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Polres Mimika Diadukan ke Propam Polri

TIMIKA | Polres Mimika, Papua diadukan ke Propam Mabes Polri setelah mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) terhadap laporan polisi tentang dugaan pembuatan ijazah palsu Wakil Bupati Buton Selatan.

 

Pelapor atasnama Yohanes Frits Aibekob melayangkan aduan tertanggal 15 Mei 2018 ke Divisi Propam Polri di Jakarta, atas dugaan Polres Mimika tidak professional, berpihak dan atau melindungi terlapor dalam kasus dugaan pembuatan ijazah palsu yang menjerat mantan Kepala Sekolah SMP Negeri Banti, Tembagapura. 

 

“Ya benar, sudah dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Mudah-mudahan bisa ditindak lanjuti secepatnya,” kata Yohanes Frits Aibekob saat dikonfirmasi dari Timika, Jumat (25/5). 

 

Adapun mantan Kepsek SMPN Banti, Tembagapura, Reki Tafre dilaporkan ke Polres Mimika pada 25 April 2017 oleh Yohanes F Aibekob, atas dugaan telah membuat ijazah palsu yang digunakan oleh Wakil Bupati Buton Selatan La Ode Arusani pada pilkada 2017 lalu. 

 

Kasus ini pun telah dilaporkan ke Mabes Polri untuk teradu La Ode Arusani dan telah dilakukan gelar perkara di Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri pada 20 November 2017. Kuasa Hukum La Ode Arusani tak bisa memberikan penjelasan kepada penyidik saat itu, maka diperlukan tambahan BAP di Polres Mimika. 

 

Mengingat ijazah tersebut digunakan oleh La Ode Arusani pada Pemilu Legislatif kemudian berlanjut pada pencalonannya sebagai Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017, maka proses penyelidikan kini dilakukan oleh Polda Sulawesi Tenggara dan selanjutnya telah meminta keterangan sejumlah saksi di Timika. 

 

Namun Polres Mimika pada 1 Mei 2018 menghentikan proses penyidikan dengan mengeluarkan SP3 nomor B/544/V/2018/Reskrim untuk teradu mantan Kepsek SMP Negeri Banti Reki Tafre selaku pihak yang mengeluarkan dan melegalisir ijazah tersebut. 

 

“"Kami nilai pihak penyidik Polres Mimika telah menciderai hak warga Indonesia mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya," kata Zeth Sonny Awom, perwakilan guru dan pemerhati pendidikan di Mimika, Senin (21/5). 

 

Penyidik merujuk pada Pedoman Penulisan Ijazah dan Komputerisasi Blanko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Tahun 2004/2005 mengatur bahwa yang berhak menandatangani ijazah adalah kepala sekolah atau kepala madrasah penyelenggara sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian Reki Tafre berhak menandatangani ijazah tersebut.

 

Selain itu, alasan SP3 diterbitkan karena tidak adanya data pendukung seperti buku induk di sekolah maupun di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, maka tidak dapat dibuktikan adanya pemalsuan surat atau ijazah yang dituduhkan dalam perkara tersebut.

 

Penyidik juga beralasan tidak adanya alat bukti berupa ijazah asli SMP Negeri Banti No 23 DI 2394135 atasnama La Ode Arusani, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 184 KUHP dimana surat-surat dokumen tidak ada karena hilang, maka tidak ada alat bukti yang akan diuji ke laboratorium forensic Polri untuk mengetahui kepalsuan ijazah tersebut. 

 

Namun demikian, Sonny mengatakan, penyidik telah mengabaikan temuan sejumlah bukti antaralain bahwa SMP Negeri Banti baru dibuka pada 2003. SMPN Banti baru menamatkan siswanya pada tahun 2006. Sementara ijazah yang ditandatangi oleh Reki Tafre tahun 2005. 

 

"Fakta ini saja kan sudah jelas dan terang benderang bahwa dugaan pembuatan ijazah palsu itu terjadi," ujarnya.

 

Kemudian berdasarkan keterangan sejumlah alumni SMPN Banti, bahwa tidak ada satupun yang pernah melihat La Ode Arusani bersekolah di sana. Keterangan tersebut diantaranya dari para murid awal sekolah itu beroperasi yang diperkuat keterangan para guru. 

 

Kejanggalan lain menurut Sonny, jika dilihat dari tahun kelahiran La Ode Arusani 1975, maka yang bersangkutan baru lulus SMP di usia 29-30 tahun dan sudah menikah, yang mana seharusnya hanya dimungkinkan menempuh pendidikan non formal dan informal paket B. 

 

“Tidak mungkin dinas pendidikan dasar Kabupaten Mimika mengizinkan seseorang usia 30 tahun dan sudah menikah, punya anak, untuk mengikuti ujian akhir SMP. Kemudian ijazah La Ode Arusani bernomor 23 (kode untuk NTB), bukan ijazah di Papua yang kode nomornya 25. Ini semua diabaikan oleh penyidik,” sesalnya. (rum/SP)