All for Joomla All for Webmasters
Jumat, 12 Januari 2018 09:36

Forum Peduli Demokrasi Unjuk Rasa di Kantor KPU Mimika 

Salah satu pengunjuk rasa saat berorasi di Kantor KPUD Mimika Salah satu pengunjuk rasa saat berorasi di Kantor KPUD Mimika

TIMIKA | Seratusan pendemo yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Mimika (FPDM) melakukan unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (12/1/18) sekitar pukul 14.30 WIT. 

 

Para pendemo yang membawa spanduk berukuran besar mendatangi Kantor KPU Mimika untuk mempertanyakan keabsahan Ijazah salah satu bakal calon Bupati Mimika yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilkada Mimika 2018. 

 

Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Mimika, Alfrets Petupetu mengatakan masih ada berbagai tahapan yang akan dilakukan KPU setelah tujuh pasangan bakal calon dinyatakan lolos administrasi pendaftaran. 

 

Salah satu tahapan tersebut, kata Alfrets, yaitu penelitian dan verifikasi berkas persyaratan berupa ijazah yang digunakan masing-masing pasangan calon. Dengan begitu, berkas yang dilampirkan akan dapat diketahui memenuhi syarat atau tidak.

 

"Verifikasi ini penting dan tentu menjadi perhatian kami. Masyarakat akan tahu dengan keterbukaan informasi, kami tidak akan menutupi proses ini," tandasnya di hadapan pengunjuk rasa. 

 

Baca JugaTantangan Mewujudkan Pilkada Damai di Bumi Papua

 

Ia meminta para pendemo memberikan waktu kepada KPU Mimika dalam melakukan proses penelitian dan verifikasi, sehingga kemudian hasilnya akan diumumkan sekaligus menjawab aspirasi dari masyarakat. 

 

"Penelitian pastinya akan dilakukan sesuai prosedur, termasuk terhadap ijazah apa yang digunakan pasangan calon pada saat pendaftaran. Silahkan ingatkan kami apabila ada proses yang keliru dilakukan KPU," katanya.

 

Alfrets menambahkan, bahwa seluruh profil pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mimika periode 2018-2023 itu nantinya akan diumumkan dan ditempel di Kantor KPU Mimika, di Jalan Yos Sudarso. 

 

"Masyarakat secara terbuka bisa melihat dan menyaksikan proses ini. Kami mohon masyarakat bisa bersabar, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan," pungkasnya. 

 

Adapun aspirasi pengunjuk rasa diantaranya meminta KPU Mimika  memperhatikan putusan Mahkamah Agung yang membenarkan pendapat DPRD Mimika terkait pemakzulan Bupati Eltinus Omaleng karena tersangkut masalah ijazah palsu saat Pilkada Mimika 2014 silam.

 

"Kami meminta KPU Mimika menindaklanjuti putusan MA tersebut, agar saudara Eltinus Omaleng tidak lagi mencalonkan diri pada Pilkada serentak 2018," kata Ketua FPDM, Yesmin Murib. 

 

Sementara Ketua Tim Partai Politik pendukung 'Koalisi Mimika Bersatu' yang mengusung pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OM-TOB), Yohanis Felix Helyanan meyakini pasangan tersebut tidak sedang bermasalah dengan adanya dukungan seluruh Parpol dari pusat.

 

"Ini membuktikan bahwa pasangan OM-TOB tidak sedang bermasalah dengan urusan apapun. Seandainya kalau mereka di pusat tahu bahwa OM-TOB bermasalah, SK untuk mendukung beliau berdua tidak akan dikeluarkan," ujar Yohanis yang juga Ketua DPC PDIP Mimika ini.

 

Yohanis menegaskan, isu ijazah palsu Eltinus Omaleng yang digunakan saat pencalonan pada Pilkada 2014, memang sengaja diciptakan atas kepentingan pihak tertentu. Dimana informasinya bahwa ijazah palsu Eltinus sengaja dibuat oleh oknum tertentu yang ingin menggagalkan Eltinus menjadi Bupati Mimika. 

 

"Di pusat itu lebih tahu persoalan yang terjadi di daerah. Ada isu-isu yang memang sengaja diciptakan," tegas Yohanis dalam orasinya saat deklarasi OM-TOB di lapangan Timika Indah, Rabu (10/1). (rum/SP)