All for Joomla All for Webmasters

Selasa, 17 April 2018 05:29

Pendukung OmTob Datangi KPU Mimika Menuntut Pencabutan Nomor Urut

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Omtob Rizal Patadan saat menyampaikan arahan kepada pendukung di Kantor KPUD Mimika Ketua Tim Pemenangan Pasangan Omtob Rizal Patadan saat menyampaikan arahan kepada pendukung di Kantor KPUD Mimika

TIMIKA | Puluhan masa pendukung pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OmTob) yang tergabung dalam Tim Koalisi Partai Politik (Parpol), Selasa (17/4) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika.

 

Kedatangan pendukung OmTob meminta KPUD Mimika segera melaksanakan pencabutan nomor urut dan pleno penyusunan ulang jadwal kampanye.

 

Ketua Tim Pemenangan Omtob, Rizal Patadan mengatakan, kedatangan pendukung pasangan OmTob ini menyangkut nomor urut yang sampai saat ini belum didapatkan. pihaknya merasakan dirugikan karena tidak bisa melaksanakan kampanye dan belum mendapatkan alat peraga kampanye (APK), seperti pasangan calon lainnya.

 

"10 hari lalu, KPUD Mimika sudah menjanjikan untuk pencabutan nomor urut dan pelaksanaan pleno menyusun jadwal ulang kampanye, sehingga kami datang untuk mempertanyakan ke KPU," kata Rizal saat ditemui di Kantor KPUD Mimika.

 

Disisi lain Rizal mengatakan, nasib Komisioner KPUD Mimika akan ditentukan besok oleh DKPP terkait kode etik.

 

"Hasilnya bagaimana nanti, kami tidak tahu. Yang jelas, itu menyangkut putusan kode etik. Sehingga apapun yang terjadi nanti, apakah komisioner KPU diberhentikan atau tidak tunggu saja," tuturnya.

 

Yang jelas kata Rizal, apabila Komisioner KPUD Mimika diberhentikan, maka yang akan mengambil alih adalah lembaga satu tingkat di atas KPU Mimika, yakni KPU Provinsi Papua.

 

"Kami menunggu keputusan dari DKPP, karenanya kami membubarkan diri terlebih dahulu," ujarnya.

 

Sementara menyangkut adanya pihak yang melaporkan ke Panwaslu maupun ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait SK nomor 11/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang pencabutan SK nomor 05/HK.03.1- Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2018. Dan SK KPU Kabupaten Mimika nomor 12 /HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2018, Rizal mengatakan, dua SK itu merupakan perintah putusan PTTUN Makassar. 

 

"Kalau ada yang permasalahkan putusan PTTUN, maka harus satu tingkat diatasnya yakni MA. Bukan lembaga dibawah PTTUN, apakah itu Panwaslu maupun lainnya. Sehingga mari memberikan pelajaran politik bagi masyarakat," ungkapnya. (mjo/SP)