JAYAPURA | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan Kabupaten Nduga merupakan wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Papua yakni hanya sebesar 27,87.

    

Kepala Bidang Informasi BPS Provinsi Papua Eko Mardiana, di Jayapura, Senin (7/5) mengatakan jika dilihat menurut komponen pembentuk IPM, nilai setiap komponen di Kabupaten Nduga menjadi yang paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Papua.

    

"Nilai tiap komponen IPM 2017 di Nduga yaitu UHH (umur harapan hidup) saat lahir sebesar 54,60 tahun yang berarti setiap bayi yang lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 54,60 tahun," katanya.

    

Menurut Eko, kemudian Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 2,64 tahun yang berarti anak-anak usia tujuh tahun di Nduga memiliki peluang untuk bersekolah hanya selama 2,64 tahun atau hanya sampai kelas 2 SD. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,71 tahun yang berarti penduduk Nduga usia 25 tahun keatas secara rata-rata hanya menempuh pendidikan 0,71 tahun atau tidak tamat kelas I SD, dan angka pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) hanya Rp. 3,97 juta per tahun.

    

"Sedangkan untuk kabupaten dengan IPM berstatus sedang adalah Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen dan Supiori termasuk Kabupaten Boven Digul yang mengalami perubahan status dari rendah menjadi sedang," ujarnya.

    

Dia menjelaskan adapun kabupaten atau kota dengan status IPM tinggi adalah Kabupaten dan Kota Jayapura, Biak Numfor serta Mimika, di mana mayoritas kabupaten di Papua berstatus rendah.

    

"Di sisi lain sebaliknya untuk Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua, yakni pada 2017, IPMnya mencapai 79,23," katanya lagi.

    

Dia menambahkan sementara untuk dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak, Kota Jayapura juga menempati posisi pertama, di mana nilai jumlah masing-masing indikatornya adalah HLS sebesar 14,98 tahun, RLS sebesar 11,15 tahun dan pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) mencapai Rp14,78 juta per tahun.

    

Kecuali untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat, posisi pertama ditempati Kabupaten Mimika dengan nilai UHH (Usia Harapan Hidup) saat lahir mencapai 71,93 tahun. (Antara/rum/SP)

WAMENA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua, menghemat biaya sewa internet dengan cara menggabungkan biaya sewa internet yang tersebar di lima satuan kerja perangkat daerah setempat.

    

Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya Isak Sawaki di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin (7/5), mengatakan lima SKPD dimaksud adalah keuangan, Bappeda, kependudukan, inspektorat dan kepegawaian.

    

Ia mengatakan selama ini internet yang digunakan oleh lima SKPD tersebut tidak terpusat di Dinas Kominfo sehingga masing-masing dinas harus membayar setiap tahun.

    

Dia sudah menurunkan tim untuk mengkaji besaran biaya sewa internet di masing-masing SKPD untuk dilakukan perhitungan ulang.

    

"Sebab kalau satu saja (sewa internet dipusatkan di Diskominfo lalu dibagi ke dinas-dinas), dengan kapasitas (banwit) yang sama, tidak terlalu banyak penghamburan uang dibandingkan SKPD sewa sendiri-sendiri. Saran KPK begitu. Ini untuk penghematan," katanya.

    

Berdasarkan perhitungan sementara, anggaran pemkab yang dikeluarkan dalam setahun untuk sewa internet di enam SKPD di Jayawijaya bisa mencapai Rp4-5 miliar.

    

"Kalau sekarang kami (khusus di Diskominfo) sewa dengan 2giga itu sebesar Rp700 sekian juta per tahun. Di kami saja sudah 700 juta, belum lagi tambah SKPD lain, sekitar Rp4-5 miliar kalau dikumpul semua," katanya.

    

Ia mengatakan jika biaya internet di lima SKPD ini disatukan di Diskompinfo maka pemerintah Jayawijaya bisa menghemat Rp4 miliar lebih setiap tahun.

    

"Jadi kalau dikumpul (dipusatkan di Diskominfo) semua, misalnya kami tambah lagi 2giga menjadi 4 giga, itu baru Rp1,5 sekian miliar. Jadi perhitungannya lebih boros kalau masing-masing SKPD sewa sendiri-sendiri. Itu yang KPK anjurkan seperti itu karena kayaknya mereka sudah tahu," katanya. (Antara/rum/SP)

TIMIKA | Puluhan kelompok petani di Mimika, Papua mendapatkan pelatihan cara mengolah pupuk organik, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat, di Aula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalan Poros SP V. 

 

Pelatihan yang diberikan LIPI dalam program diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) tentang pemanfaatan pupuk organik, bekerjasama dengan anggota Komisi VII DPR RI, Peggi Patricia Pattipi. 

 

Pada pelatihan tersebut, LIPI menyerahkan bibit kopi dan jagung kepada perwakilan kelompok tani. 

 

LIPI sendiri  telah mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk dalam bentuk pengembangan pertanian dan perikanan di Indonesia. Hal ini dikatakan, Kepala Inspektorat LIPI Pusat, Hizkia Sirait. 

 

Menurut Hizkia, penggunaan ilmu pengetahuan sangat penting  untuk peningkatan potensi yang ada di Timika.

 

Pengembangan ilmu teknologi bagi pertanian diharapkan dapat meningkatkan hasil panen. Salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dimaksud, yakni dengan pembuatan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen.

 

“Untuk di Mimika, kami lebih fokus bagaimana mengembangkan pembuatan pupuk organik bagi para petani,” kata Hizkia disela-sela kegiatan.

 

Pengembangan dan pengolahan cara membuat pupuk organik, menurut Hizkia sangat dibutuhkan bagi petani di  Mimika. Pasalnya, Mimika merupakan salah satu daerah  yang permintaan jagung dan kopi cukup tinggi.

 

"Hasil diseminasi dapat di terapkan di Kabupaten Mimika, sehingga bisa menggali potensi yang ada,” ujarnya.

 

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI, Peggi Patricia Pattipi menambahkan, penggunaan ilmu pengetahuan tentang pertanian sangat penting  untuk peningkatan potensi yang ada di Mimika. 

 

Sebab, menurut Peggi selama ini  hasil pertanian banyak menggunakan pupuk kimia, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit bagi tubuh manusia.

 

“Kami akan berusaha merubah cara petani dalam menggunakan pupuk. Secara perlahan para petani akan beralih dengan menggunakan pupuk organik karena penggunaan pupuk tersebut lebih aman bagi tubuh manusia,” jelas Peggi politisi dari PKB. 

 

Selain itu, Peggi juga mengharapkan  kepada Pemkab dan DPRD Mimika dapat membuat satu regulasi pembatasan masuknya  sayuran maupun buah-buahan dari luar Mimika. Regulasi ini sangat diperlukan, agar dapat menggenjot hasil pertanian di daerah ini dengan baik. 

 

“Pemerintah bersama dengan DPRD harus dapat memuat regulasi pembatasan buah atau sayur import yang berasal dari luar Timika. Sehingga hasil panen para petani Timika dapat di manfaatkan dengan baik,” ujar Peggi. (mjo/SP)

JAYAPURA | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan jumlah pengangguran pada Februari 2018 sebesar 53.818 orang, nilai tersebut diketahui berkurang sekitar 9.952 orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2017.

    

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Bagas Susilo, di Jayapura, Senin (7/5) mengatakan, bila dibanding keadaan Februari 2017, pengangguran berkurang sebanyak 15.651 orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Papua pada Februari 2018 mencapai 1.851.486.

    

"Sedangkan penduduk yang yang bekerja di Papua pada Februari 2018 mencapai 1.797.668 orang, atau bertambah 98.597 orang dibandingkan Agustus 2017, angka ini juga dilaporkan meningkatkan 113.279 orang bila dibanding keadaan setahun lalu pada Februari 2017," katanya.

    

Menurut Bagas, menyoal perhitungan satu tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Papua terlihat mengalami penurunan dari 3,96 persen pada Februari 2017, menjadi 2,91 persen pada Februari 2018.

    

"Begitupun jika dibandingkan dengan keadaan kondisi Agustus 2017 yang mengalami penurunan sebesar 0,71 persen, sementara untuk enam bulan terakhir, yakni antara Agustus 2017-Februari 2018, tiga kategori yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja terbesar, antara lain, kategori pertanian, administrasi pemerintahan dan jasa lainnya," ujarnya.

    

Dia menjelaskan namun pada kategori jasa pendidikan, konstruksi dan jasa perusahaan merupakan tiga kategori yang memiliki penurunan tenaga kerja terbesar, di mana dari total penduduk yang bekerja sebanyak 1.797.668 orang pada Februari 2018 di Papua, status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga dengan 33,03 persen. Diikuti, status berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar (29,90) persen.

    

"Namun dari angka ini adapun status pekerjaan dalam utama lainnya yang memiliki presentase di atas 10 persen, yakni berusaha sendiri (20,95 persen) dan buruh atau karyawan (13,83 persen), sedangkan status pekerja bebas pertanian maupun non pertanian mempunyai persentase kecil, yaitu kurang dari satu persen," katanya lagi.

    

Dia menambahkan keadaan ketenagakerjaan di Papua pada Februari 2018 digambarkan dengan adanya improvisasi pasar tenaga kerja yang tercermin dari peningkatan jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk bekerja, sedangkan pada saat yang sama tingkat pengangguran mengalami penurunan. (Antara/SP)