All for Joomla All for Webmasters
Sabtu, 23 Desember 2017 11:46

APBD Mimika 2017 Baru Terserap 65 Persen, ini Kendalanya

 

TIMIKA | Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika, Papua, tahun anggaran 2017 hingga pekan ketiga Desember baru mencapai  65 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika Marten Mallisa mengungkapkan, capaian serapan APBD dengan total belanja sebesar Rp2,9 triliun tersebut terhitung 19 Desember 2017 setelah sebelumnya dikaji melalui Kasda Mimika dengan kalkulasi keuangan sebesar sekitar Rp1 triliun lebih.

"Target kita dalam waktu tersisa ini bisa mencapai 80 sampai 90 persen. Kita masih tunggu sisa capaiannya selama beberapa hari ke depan," kata Marthen di Timika, Sabtu (23/12).

Ia menyebut kendala penyerapan anggaran di masing-masing SKPD yaitu program kegiatan fisik dan non fisik tidak berjalan sesuai dengan masa kontrak. Artinya molor dari waktu yang ditetapkan.

Persoalan penyelesaian suatu program di setiap SKPD melekat pada perjanjian jangka penyelesaian selama tahun berjalan. Dengan demikian, jika ada SKPD yang belum bisa menyelesaikan program dalam tahun yang telah ditentukan, maka bisa saja penagihannya akan diajukan pada tahun berikutnya.

Marthen juga mengatakan, seluruh SKPD telah diminta untuk menjalankan program kerja sesuai dengan tenggat waktu yang tertera dalam kontrak.

Dengan begitu, meski capaian pekerjaan tidak sampai100 persen, namun telah melewati masa kontrak sehingga harus diberhentikan. Selanjutnya, proses pembayaran juga bisa dilakukan sesuai dengan realisasi pekerjaan.

APBD 2018 Diproyeksi Rp2,7 Triliun

Sementara itu, APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp2,7 triliun lebih atau hampir sama dengan APBD Induk Mimika 2016 yaitu Rp2,759 triliun.

Marten Malisa mengatakan, proyeksi besaran APBD 2018 tersebut dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang telah disiapkan tim anggaran eksekutif untuk dibahas bersama DPRD setempat.

"Materinya sudah siap namun belum diajukan ke DPRD. Kita masih menunggu kepastian untuk menutup defisit yang kemarin. Kita tidak bisa susun APBD 2018 kalau tidak ada kepastian terkait penutupan defisit itu. DPRD kemarin baru tanda tangan rekomendasi persetujuan pinjaman. Tapi saya pikir sudah tidak ada masalah untuk APBD-P 2017 ini," kata Marten.

Menurut Marthen, materi RAPBD 2018 yang telah disiapkan tersebut masih harus dikoreksi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebelum diajukan. Diupayakan dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan komunikasi bersama Bupati Eltinus Omaleng untuk selanjutnya diserahkan ke DPRD.

“Dengan demikian bisa mengetahui adanya perubahan atau tidak terkait proyeksi sebesar Rp2,7 triliun lebih tersebut. Bisa saja ada perubahan. Tapi itu semua dibahas bersama dahulu mengenai hal-hal rasional dan yang lainnya. Tapi mentoknya anggaran kita di 2018 itu seharusnya sebesar Rp2,7 triliun,” tuturnya.

Proyeksi tersebut, kata Marten, disesuaikan dengan potensi PAD Mimika. Sedangkan program prioritas dari anggaran itu tetap terfokus pada pembangunan infrastruktur. (Ant/rum/SP).