All for Joomla All for Webmasters
Kamis, 01 Februari 2018 12:45

Komisi VII DPR RI Terus Awasi Penyewaan Kapal Pembangkit Listrik

Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja melihat kapal pembangkit listrik di Amurang, Sulawesi Utara Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja melihat kapal pembangkit listrik di Amurang, Sulawesi Utara

TIMIKA I Komisi VII DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap proses penyewaan Kapal Pembangkit Listrik untuk keperluan penerangan di sejumlah wilayah di Indonesia. 

 

Terdapat 5 wilayah yang menjadi prioritas untuk penerangan, yakni Kalimatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, NTT, dan Sumatera Utara.

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Pegi Patricia Pattipi mengatakan, pemerintah menyewa Kapal Pembangkit Listrik dari Turki dengan durasi 5 tahun. 

 

“Kapal pembangkit listrik yang disewa dari Turki sudah dua tahun berjalan. Masa sewa akan berakhir pada 2020,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Pegi di Timika belum lama ini.

 

Pegi mengatakan, sebagai salah satu anggota Panitia Kerja (Panja)  penyewaan kapal pembangkit listrik di Komisi VII DPR RI, dirinya dan anggota lainnya melakukan pengawasan dengan melihat langsung di lapangan bagaimana proses suplay tenaga listrik untuk masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

 

“Pengawasan ini dilakukan, untuk mengetahui sampai sejauh mana kapal itu berfungsi dengan baik, dan apakah dinikmati oleh masyarakat. Dari hasil kunjungan tersebut, memang kapal ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk membantu menikmati penerangan,” terangnya.

 

Kata dia, kapal pembangkit listrik yang disewa dari Turki ini memiliki kapasitas 160 mega watt (MW). Dengan kapasitas tersebut, bisa menyuplay kebutuhan listrik untuk dua provinsi, yakni Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

 

“Kapal ini juga bisa menekan pengeluaran pemerintah dalam pembelian bahan bakar batubara,” jelasnya.

 

Disinggung anggaran sewa kapal. Pegi mengatakan, dirinya tidak mengetahui berapa besarannya. Ini karena pada saat program tentang penyewaan kapal pembangkit listrik itu dilakukan, dirinya masih di Komisi V. Sedangkan kapal tersebut datang ke Indonesia pada 2015. 

 

“Kapal ini baru dioperasikan 2016, dan saya masuk ke Komisi VII DPR RI pada akhir 2016. Jadi tidak tau berapa besaran anggaran sewanya,” ujarnya.

 

Disinggung apakah kapal tersebut akan diperuntukkan juga untuk Papua. Ia menambahkan, pihaknya juga sempat memikirkan hal tersebut mengingat kebutuhan listrik di Papua sebesar 61,42 persen, dan itu belum terpenuhi.

 

Lanjutnya, kedepannya dirinya akan mencoba menanyakan ke pemerintah. Namun perlu diketahui, anggaran sewa kapal itu besar. Sehingga dibutuhkan dorongan dan dukungan dari semua pihak.

 

“Papua ini masih perlu penerangan. Karenanya, Gubernur harus punya inisiatif untuk dorong ini ke pemerintah,” ungkapnya.(mjo/SP)