All for Joomla All for Webmasters

 

Rabu, 28 Februari 2018 08:07

Bulog Tunggu Permintaan Dinsos Mimika Soal Penyaluran Beras Bansos

Kepala Bulog Timika, Sulaimi Kepala Bulog Timika, Sulaimi foto: mujiono

TIMIKA | Badan Urusan Logistik (Bulog) Timika, Papua hingga memasuki triwulan satu juga belum menyalurkan program beras bantuan sosial (bansos) ke masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah itu. Pasalnya, surat permintaan dari Dinas Sosial (Dinsos) Mimika sebagai dasar penyaluran beras bansos belum ada. 

“Program ini dulu bernama beras miskin (raskin), tapi saat ini sudah berubah nama menjadi beras bansos. Sama seperti raskin, beras bansos dalam penyalurannya juga harus sesuai dengan permintaan dinas sosial setempat. Untuk itu kami belum bisa salurkan karena belum ada permintaan," jelas Kepala Bulog Timika, Sulaimi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/2).

 

Kata dia, beras bansos ini merupakan program baru dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menggantikan raskin, dimana program ini mulai berlaku sejak Januari 2018.  

 

Berbeda dengan beras miskin, beras bansos ini tidak ada uang tebusan untuk mengambil beras. Hanya saja kuota atau jatah beras yang harus diterima oleh KPM mengalami perubahan, yang dulunya 15 kilogram per KPM sekarang menjadi 10 kilogram.

 

“Program beras bansos ini sebenarnya sama dengan raskin. Tapi bedanya pada jumlah kuota yang diterima oleh PKM. Dan tidak ada uang tebus beras lagi. Sehingga, kalau ada kepala kampung atau kelurahan bahkan distrik yang masih melakukan penarikan, maka itu salah besar,” terang Sulaimi.

 

Ia mengatakan, walaupun program ini sudah dimulai 2018 ini, namun untuk di Mimika belum bisa dilaksanakan, karena masih menunggu surat dari Dinsos selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dimana Dinsos Mimika masih akan melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap KPM. Tetapi biaya untuk melakukan sosialisasi tersebut belum ada, karena masih menunggu penetapan APBD 2018.

 

Lanjutnya, sosialisasi ini sangat penting, karena jangan sampai terjadi keributan pada saat dilakukan penyaluran. Ini karena, data yang Bulog terima dari Kemensos tidak sama dengan data yang di lapangan. Dalam melakukan pengumpulan data, tidak melibatkan pihak aparat kampung maupun kelurahan. Itulah yang ditakutkan oleh Dinsos Mimika.

 

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinsos, dan sampaikan akan melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap PKM,” ujarnya.

 

“Sebenarnya sudah banyak yang menanyakan kapan dimulai penyaluran beras bansos ini. Tapi karena, masih belum ada surat dari Dinsos, jadi kami belum bisa menyalurkannya,” ungkap Sulaimi menambahkan. (mjo/SP)