All for Joomla All for Webmasters

Rabu, 21 Maret 2018 09:28

Nelayan Dari Luar Harus Hormati Masyarakat Kamoro

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengunjungi PPI di Poumako, Mimika, Papua Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengunjungi PPI di Poumako, Mimika, Papua

TIMIKA | Komitmen pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih memberlakukan moratorium terhadap kapal ikan asing masuk di perairan Indonesia. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memerangi illegal fishing (pencurian ikan) di Indonesia.

 

“Presiden telah berkomitmen dan memerintahkan kepada saya untuk memerangi illegal fishing di Indonesia,” kata Menteri Susi saat melakukan dialog dengan para nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Rabu (21/3).

 

Dikatakan, pemerintah melalui KKP melakukan pengawalan tiga pilar kedaulatan. Presiden telah membentuk satuan tugas (satgas) kemaritiman serta membuat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2016, yang berisikan modal asing, kapal asing, nelayan asing tidak boleh melaut dan menangkap ikan di laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

“Dengan ketegasan tersebut, maka yang boleh melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia adalah kapal dan nelayan orang Indonesia,” tegasnya.

 

Dengan komitmen tersebut, pihaknya mendapat dukungan dari TNI AL, Polairud, Kejaksaan, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang ada di KKP, untuk membuat peraturan kapal asing dihentikan dan tidak boleh melaut lagi.

 

“Dengan kepercayaan tersebut, saya sendiri tidak ada kompromi untuk melaksanakan komitmen tersebut. Karena peraturan pemerintah harus ditaati. Terbukti, sudah puluhan kapal ikan asing kita hancurkan,” kata Susi.

 

Ketegasan yang dilakukan terhadap kapal asing menguntungkan para nelayan Indonesia. Sehingga bisa mencari ikan di seluruh perairan Indonesia. Namun para nelayan yang dari luar daerah harus menghormati masyarakat setempat, contohnya masyarakat Kamoro di Mimika, Papua ini.

 

“Nelayan dari luar boleh melakukan pencarian. Tapi harus perhatikan masyarakat setempat dan memperhatikan zonasi yang ada. Apabila dilanggar, maka akan berurusan dengan hukum yang ada,” ungkapnya. (mjo/SP)