All for Joomla All for Webmasters

 

Rabu, 15 November 2017 02:19

LSM KAMPAK Laporkan Dugaan Korupsi di Dispendasbud

TIMIKA I Saat ini Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Adat Papua Anti Korupsi (LSM Kampak) telah melaporkan adanya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika ke Polda Papua.

Sekjen LSM Kampak Jakarta, Johan Rumkorem mengatakan, sebagai aktivis LSM KAMPAK yang menyuarakan kasus korupsi di Papua, telah menemukan adanya dugaan korupsi yang di Dispendasbud.

“ Temuan ini sudah kami laporkan ke Kapolda Papua, Direktorat Reskrimsus Polda Papua, dan Tipikor Polda Papua,”kata Johan saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (14/11/17).

Ia menjelaskan,  ada dana untuk penyediaan guru kontrak sebesar Rp17,8 miliar dan dana otsus Rp6,4 miliar. Untuk dana sebesar Rp17,8 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran TTP. Namun diduga anggaran tersebut digunakan untuk perekrutan guru kontrak.

Lanjutnya, seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran guru honorer yang saat ini melakukan aksi karena sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dispendasbud.

“Seharusnya dana Rp17,8 miliar itu untuk 810 guru honorer bukan perekrutan guru kontrak,”ujarnya.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah perekrutan guru kontrak tidak ada surat keputusan (SK). Kalau berdasarkan SK Bupati, apakah sudah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi?. Dan teryata perekrutan guru kontrak sebuah pengadaan. Dimana  pihak dinas mengambil biaya tidak langsung dimasukkan ke biaya langsung sebagai pengadaan.

“Jadi perekrutan guru kontrak ini tidak ada dasar yang jelas. Dan ini sudah kami laporkan ke Kepolisian,”jelasnya.

Sementara untuk dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp6,4 miliar digunakan untuk perekrutan guru orang Papua. Tetapi yang terjadi atau faktanya, yang direkrut adalah non Papua.

“Dana Otsus ini kan diperuntukkan untuk orang Papua asli. Tapi keyataannya tidak. Dan inilah yang membuat orang Papua marah, kenapa seperti itu?,’tuturnya.

Ia menambahkan, dari temuan atas dugaan kasus korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp12,1 miliar yang bersumber dari dana APBD dan Otsus. Dan kerugian Negara diperkirakan Rp12,1 miliar.

“Kami sudah laporkan ke Polda Papua pada dua minggu lalu. Dan ke Tipidkor Polda Papua satu minggu lalu. Sehingga kami harap Polisi menseriusi laporan dugaan korupsi pada Dispendasbud Mimika. Dimana kasus korupsi sudah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, untuk mengawal dana pendidikan dan kesehatan,”ungkapnya.(mjo/SP)