All for Joomla All for Webmasters

 

Rabu, 29 November 2017 15:49

Adanya Dugaan Korupsi di Dispendasbud Mimika, Kampak Papua Minta Supervisi KPK

Sekjen Kampak Papua Wilayah DKI Jakarta Johan Rumkorem. Sekjen Kampak Papua Wilayah DKI Jakarta Johan Rumkorem.

TIMIKA I Komunitas masyarakat anti korupsi (Kampak) Papua meminta supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika.

Berdasarkan release yang diterima seputarpapua.com dari Sekjen Kampak Papua Wilayah DKI Jakarta, Johan Rumkorem, pihak Kampak Papua telah memasukkan surat ke KPK dengan Nomor : 16/SRT LAP.KPK_JKT/DPW.DKI/LSM.KAMPAK/JKT/XI/2017. Dengan perihal, dugaan  "Penyelewengan Anggaran Yang Berindikasi Pada Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika."

Pada surat tersebut berisikan, salah satu program terpenting dari Presiden Republik Indonesia Jokowi – Yusuf Kalla untuk tanah Papua adalah pembangunan pendidikan di seluruh daerah terpencil harus diutamakan. Dan Presiden sendiri sampaikan bahwa, untuk pemerataan  pelayanan pendidikan di seluruh daerah terpencil di tanah Papua  harus ada pendistribusian tenaga pendidik atau guru di daerah-daerah yang tidak terjangkau.

Namun, akhir-akhir ini kondisi pendidikan di Kabupaten Mimika mengalami pemerosotan,  karena guru-guru yang telah mengajar di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir pantai tidak dibayar Tunjangan Tambahan Penghasilan Insentivnya (TTP) selama 11 bulan.

“Kami adukan atas dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Dispendasbud Mimika kepada KPK. Ini karena, Kadispendasbud telah menyalahgunakan kewenangannya, untuk  menyelewengkan keuangan Negara pada APBD TA 2017 senilai Rp 47.656.800.000. Dan dana Otsus senilai Rp 6.480.000.000,” kata Johan.

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan guru-guru yang mengajar di pedalaman, pesisir pantai, pinggiran gunung, dan di kampung-kampung bahwa, dana  APBD TA 2017 untuk TTP senilai Rp 47,6 miliar dan dana Otsus sebesar Rp6,4 miliar tidak diperuntukkan untuk pembayaran guru-guru honor di kabupaten Mimika.

Berdasarkan  APBD induk 2017 dan  Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) 2017, terdapat biaya tidak langsung untuk TTP insentif guru senilai Rp47,6miliar. Tetapi melalui telaahan Kadispendasbud bahwa TTP hanya diperuntukkan untuk PNS dan CPNS. Sedangkan guru honor atau non CPNS tidak diperbolehkan mendapatkan TTP. Namun, berdasarkan Daftar Perencanaan Anggaran (DPA/DIPA) TTP untk PNS/CPNS senilai Rp 23.824.400.000 dan penyediaan guru kontrak sebesar Rp 17.824.800.000.

“Yang menjadi masalah di lapangan adalah Kadispendasbud mengusulkan  pengadaan guru kontrak dengan menggunakan anggaran dari TTP biaya tidak langsung, untuk merekrut 810 tenaga honor guru kontrak senilai Rp17.824.800.000,” jelas Johan.

Menurutnya, dari investigasi di lapangan, dana yang diperuntukkan untuk penyediaan guru kontrak tidak didasari dengan SK Bupati. Pihaknya menilai ada niat jahat yang dilakukan oleh Kadispendasbud Mimika, sehingga menggunakan kewenanganya untuk melakukan pengadaan guru kontrak. Sedangkan telahan yang disampaikan oleh Kadispendasbud, TTP tidak diperbolehkan untuk pembayaran guru kontrak.

Dengan demikian, Kadispendasbud telah melanggar Perbup nomor 6 Tahun 2016, tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pendidik Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil Serta Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.

“Kami lihat, dengan Perbup tersebut, seharusnya dilakukan pembayaran tambahan penghasilan kepada guru honor sebanyak dua kali di 2016. Tapi faktanya, Kadispendasbud gunakan kewenangannya untuk merekrut  tenaga honor guru kontrak sejak Juni 2017, tanpa melalui pembahasan. Serta tidak didasari dengan SK Bupati."

“Dengan adanya kebijakan tersebut, maka honor guru tidak mendapat TTP.  Seharusnya guru-guru honor yang sudah mengabdi harus diutamakan untuk mendapatkan TTP,” jelas Johan.

Terkait hal itu, Johan meminta KPK agar memanggil dan memeriksa Kadispendasbud Mimika, karena telah menggunakan kewenangannya untuk menyelewengkan keuangan Negara.

“Kami minta ketegasan dan keseriusan KPK,  untuk menindak lanjuti laporan ini, guna mensukseskan program Presiden dalam Pemberantasan Korupsi dan Pungli. Serta membangun SDM Papua yang merata, adil, dan sejahtera,” ungkap Johan.(mjo/SP)