All for Joomla All for Webmasters

 

Jumat, 29 Desember 2017 15:18

Bupati Asmat Serahkan DPA-OPD Tahun Anggaran 2018

Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos ketika menyerahkan secara simbolis DPA-OPD Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala BPKAD Halasson F. Sinurat, S.TP, M.Si. Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos ketika menyerahkan secara simbolis DPA-OPD Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala BPKAD Halasson F. Sinurat, S.TP, M.Si.

ASMAT I Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tahun anggaran  2018 serta penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas tahun 2018, di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Jumat (29/12/2017).

Penyerahan DPA ini diberikan bupati secara simbolis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Halasson F. Sinurat, S.TP, M.Si.

Selain pimpinan OPD, hadir dalam penyerahan DPA ini diantaranya, Sekretaris Daerah Bartholomeus Bokoropces, S.Sos, M. Ec. Dev, Ketua DPRD Yusak Bokowi dan sejumlah anggota dewan lainnya. Hadir pula, Kapolres AKBP Abdul Asis, Uskup Agats, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan.

Dalam sambutannya, bupati mengatakan, penyerahan DPA ini merupakan tahap awal dalam mempercepat proses penyelesaian pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan tahun 2018. Selain itu, penyerahan DPA secara langsung kepada setiap OPD adalah bukti dari sebuah proses keterbukaan informasi publik.

“Ini juga sekaligus dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Asmat periode 2016-2021 yaitu, terwujudnya masyarakata Asmat yang maju, sejahtera dan bermartabat,” kata bupati.

Menurut bupati, DPA merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh masing-masing OPD maupun batas tertinggi dari pengeluaran baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.  Struktur pada APBD 2018 bukanlah angka yang datang begitu saja tanpa bekerja secara nyata. Seluruh sumber pendapatan tahun 2018 telah berhadapan dengan belanja 2018.  

“Target pendapatan daerah Asmat masih memiliki ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Provinsi Papua, hal ini sangat berpengaruh terhadap arus kas masuk pada kas daerah karena mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujar bupati.

Bupati menjelaskan, penetapan belanja tahun 2018 menggunakan pendekatan money follow program yaitu, pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas serta berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan pendekatan dimaksud, maka belanja daerah tdak lagi dibagi berdasarkan kegiatan yang diprioritaskan sehingga target RPJMD 2016-2021 dapat tercapai.

“Namun untuk OPD yang tidak kebagian dana harus fokus pada pelayanan masyarakat. Saya minta semua aspek pelayanan publik harus segera di perbaiki,” pinta bupati.

Alokasi dana yang nantinya disampaikan pada APBD 2018, menurut bupati,  bukan nilai yang selalu tersedia di Bank, kas daerah yang setiap saat dapat dicairkan pada Bank Papua, namun harus melalui proses yang semunya memiliki syarat-syarat yang harus dilaporkan setiap bulannya kepada pemerintah pusat maupun provinsi.

“Pimpinan OPD harus berinovasi positif, bergerak cepat mengikuti perkembangan regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi papua,” pesan bupati.

Dengan diserahkan DPA ini, bupati berharap ,semua OPD segera merealisasikan program atau kegiatan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efesiensi pembiayaan karena target penerimaan daerah yang belum tercapai.

“Beberapa penegasan saya agar mempersiapkan pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian khususnya faktor pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan,” tutur bupati.

Untuk diketahui, APBD Asmat 2018 ditetapkan sebesar Rp1,5 triliun lebih. Pengesahan dilakukan setelah Raperda APBD disepakati oleh tujuh Fraksi di DPRD Asmat, yang berlangsung di Jayapura pada, Senin  (4/12/2017) lalu.

Rencana pendapatan Asmat diproyeksi sebesar Rp1,5 triliun lebih, terdiri dari PAD sebesar Rp152 juta lebih yang meliputi pajak daerah sebesar Rp835 juta, retribusi daerah Rp6 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp9 miliar, dan lain-lain sebesar Rp136 juta.
 
Kemudian dana perimbangan (transfer pusat) diproyeksi sebesar Rp1,78 triliun, terdiri dari dana bagi hasil pajak Rp44 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp895 miliar lebih, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp138 miliar lebih.
 
Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksi Rp351 miliar lebih, terdiri dari hibah dana bantuan sosial provinsi Rp16 miliar, dana bagi hasil pajak provinsi Rp8 miliar, dana Otsus Rp105 miliar, insentif daerah Rp16 miliar, Dana Desa Rp184 miliar, dan bantuan keuangan provinsi Rp21 miliar.
 
Sementara rencana belanja daerah Kabupaten Asmat 2018 terdiri dari belanja tidak langsung Rp713 miliar, meliputi belanja pegawai Rp195 miliar, tambahan penghasilan ASN dan insentif Rp156 miliar, dan subsidi yayasan penerbangan Rp2 miliar.
 
Selanjutnya, belanja tidak langsung meliputi belanja hibah sebesar Rp1,5 miliar, bantuan hibah organisasi Rp25 miliar, bantuan studi pelajar SD, SLTP, SLTA dan mahasiswa Rp19 miliar, bantuan sosial Rp14 miliar.
 
Masih belanja tidak langsung, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari APBN Rp184 miliar, APBD Rp89 miliar, dan prospek provinsi Rp17 miliar, dan bantuan kepada partai politik sebesar Rp856 juta lebih, serta belanja tak terduga untuk kejadian luarbiasa Rp500 juta.
 
Sementara belanja langsung direncanakan sebesar Rp869 miliar lebih, terdiri dari belanja pegawai Rp128 miliar lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp467 miliar, serta belanja modal sebesar Rp272 miliar lebih.
 
Bupati Asmat Elisa Kambu, dalam sambutannya ketika itu mengatakan, belanja tidak langsung sebesar 45,08 persen, belanja langsung 54,92 persen, atau bidang pendidikan 17,89 persen dari total belanja setelah dikurangi belanja tidak langsung.
 
Menurutnya, pembiayaan sektor pendidikan tersebut diluar dari kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pada OPD. Sedangkan bidang kesehatan sebesar 24,94 persen, serta belanja modal sebesar 31,33 persen.
 
"Itu artinya bahwa keberpihakan pemerintah daerah pada sektor belanja publik sangat prioritas atau masih lebih besar, dibandingkan belanja aparatur," kata bupati. (IPA/SP)