All for Joomla All for Webmasters

 

Jumat, 29 Desember 2017 15:32

Ini Pesan Bupati Asmat Kepada Pimpinan OPD Usai Serahkan DPA 2018

Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos

ASMAT I Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tahun anggaran  2018, di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Jumat (29/12/2017). Namun ada sejumlah pesan yang disampaikan kepada pimpinan OPD.

Pesan yang disampaikan bupati diantaranya, pertama, seluruh OPD agar benar-benar secara proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pada unit kerjanya masing-masing agar tetap konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaporan serta peyerahan kegiatan yang telah selesai dengan tepat waktu serta tepat mutu atau berkualitas.

Kedua, kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait hal ini, bupati mengimbau kepada seluruh pengguna anggaran, PPK, PPTK bendaharawan dan panitia lelang agar benar-benar mencermati dan memahami dengan baik serta melaksanankan semua kegiatan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Walaupun kita menyadari bahwa terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, baik tantangan yang disebabkan oleh faktor alam, faktor SDM yang ada serta munculnya perbedaan persepsi terhadap penerapan aturan hukum. Saya tegaskan dan mengajak kita agar terus melakukan konsultasi dan koordinasi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik tertib dan lancar,” kata bupati.

Ketiga, bupati meminta  segera mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.

“ Laksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar bupati.

Keempat, lanjut bupati, membuat petunjuk operasional kegiatan pada setiap kegiatan agar mudah dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelima, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan pada tahun anggaran berjalan.

Keenam, setiap kegiatanan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis, gambar serta ketentuan lain yang sudah diatur dalam kontrak atau SPK.

“ Yang lebih penting lagi outcome dari program serta kegiatan harus sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan, serta selanjutnya dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah,” ucap bupati.

Ketujuh, bupati mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dalam melaksanakan program atau kegiatan pada OPD-nya. Pimpinan OPD lakukan menajemen dan manajerial kepemimpinan dalam merangkul semua PPTK dan pelaksana untuk semua terlibat merealisasikan program atau kegiatan dan tidak tersental pada satu PPTK.

Pimpinan OPD, kata bupati, juga harus bisa memberikan pengembangan SDM atas tugas dan fungsi OPD-nya. Pimpinan OPD menjadi contoh dalam disiplin, menjelaskan kepada semua stafnya tentang program atau kegiatan yang dilaksankan OPD-nya sehingga menjadi visi dan misi yang sama dalam mendukung seluruh kebijakan pemerintah daerah 2016-2021.

Dan yang kedelapan, bupati ingatkan kepada seluruh pimpinan OPD bahwa, minggu pertama bulan Januari 2018 akan dilakukan ujian sertifikasi secara online oleh LKPP.  Untuk itu, kepada semua panitia pada OPD agar mengikuti ujian yang dimaksud sehingga proses lelang tahun 2018 akan dimulai dengan mengoptimalkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE, sebab paling lama bulan Februari telah terealisasi pengadaan barang atau jasa dan belanja modal pemerintah daerah tahun 2018.


“ Saya ulangi lagi, bagi pimpinan OPD yang tidak mengikutsertakan stafnya mengikuti ujian sertifikasi pada tanggal 11 Januari mendatang maka saya akan menerapkan sanksi,” tegas bupati. (IPA/SP)