ASMAT | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat berupaya mendorong sejumlah usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi, khususnya yang berada di daerah pedalaman. Pada tahun ini, ada lima distrik yang menjadi sasaran program.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindagkop Asmat, M. Afwan Seknun mengatakan, pihaknya bakal mendatangi lima distrik guna menghidupkan kembali sejumlah koperasi tani dan nelayan, termasuk kelompok-kelompok usaha.
“Tanggal 10 Mei hingga 20 Juni 2018, kami akan turun memberikan pelatihan kepada para pelaku koperasi dan UKM. Pelatihan itu terkait tata kelola, manajemen, pemanfaatan dan pengembangan potensi, produk hingga pemasaran,” kata Afwan, Senin (1/5).
Ia mengatakan, distrik yang menjadi sasaran program yakni Distrik Akat, Fayit, Pantai Kasuari, Safan dan Uniserau. Lima distrik ini akan menjadi pilot project kegiatan perkoperasian bagi distrik lainnya.
Menurut dia, pengembangan koperasi dan UKM di lima distrik sasaran itu tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi program tersebut berkelanjutan. Selanjutnya secara bertahap pemerintah akan menyasar distrik-distrik lainnya.
“Ada sekitar 200 koperasi di distrik-distrik. Umumnya bergerak di bidang tani dan nelayan. Mereka perlu diberikan pelatihan, pembinaan dan pendampingan, sehingga kegiatannya berjalan,” tuturnya.
Selain koperasi, katanya, ada kelompok-kelompok usaha di daerah pedalaman yang perlu didorong. Antara lain kelompok usaha pengrajin noken, pengukir dan penganyam. Kualitas koperasi dan kelompok usaha patut digenjot dalam rangka menghidupkan perekenomian rakyat.
“Untuk itu pemerintah hadir, mendukung koperasi dan UKM dengan cara memberikan bantuan fasilitas permodalan. Tapi bukan dalam bentuk fresh money. Bantuan diberikan berupa peralatan kerja dan akses,” kata dia.
Afwan menambahkan, anggaran untuk program koperasi dan UKM tahun ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Otonomi Khusus (Otsus) dengan nilai kurang lebih Rp5,7 miliar.
“Kalau Otsus dananya kurang lebih Rp5,6 miliar, DAU hampir Rp200 juta. Otsus lebih besar dan 100 persen keberpihakannya harus kepada orang asli Papua. Oleh karena itu kita dorong program ke distrik-distrik,” tandasnya. (NT/SP)
Tinggalkan Balasan