TIMIKA | Untuk mengetahui perkembangan kesiapan tiga kabupaten yang menjadi pilot project (percontohan), yakni Kabupaten Asmat, Lani Jaya, dan Paniai, Pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi (Rakor) program Bangun Generasi dan Keluarga yang Sejahtera Papua (Bangga Papua).
Rakor yang berlangsung sejak Senin – Jumat (9-13/7) dipusatkan di Hotel Horison Ultima Timika, Jalan Hasanuddin, Kota Timika, Papua.
Dalam Rakor ini, tiga kabupaten mempresentasikan kesiapan dalam melaksanakan program Bangga Papua. Salah satunya Pemkab Asmat yang disampaikan langsung ketua Tim Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Bangga Papua Kabupaten Asmat, Hallason Frans Sinurat.
Kepada media ini, Hallason Frans Sinurat mengatakan, program Bangga Papua merupakan inisiasi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, serta DPRP Papua yang menginginkan perlindungan sosial terhadap Orang Asli Papua (OAP) tersentuh langsung. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan gizi OAP, khususnya anak sebagai generasi emas Papua.
Dijelaskan Frans, program ini menyasar anak usia dibawah 4 tahun. Dimana anak-anak ini akan diberikan uang sebesar Rp200 ribu per bulan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Untuk mengetahui perkembangan dari kesiapan ketiga daerah tersebut, Pemprov Papua menggelar Rakor untuk mempresentasikan langkah-langkah yang sudah dibuat pemerintah daerah,” kata Frans yang juga Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Setda Asmat, di Timika, Rabu (11/7).
Menurut Frans, Pemkab Asmat setelah terpilih menjadi percontohan Program Bangga Papua, langsung bergerak cepat mendata anak asli Papua dibawah umur 4 tahun.
Upaya yang dilakukan dengan menggelar sensus kependudukan terpadu dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder. Dari sensus tersebut, terdata sebanyak 8700 anak asli Papua dibawah umur 4 tahun.
“Data ini telah diinput ke dalam Manajemen Informasi Sistim (MIS) yang dikembangkan Sekretariat Bangga Papua Provinsi. Yang didukung donor dari luar, yakni Unicef, Kompak, dan Mahkota,” terangnya.
Tidak berhenti disensus saja, kata Frans, Pemkab Asmat terus melakukan sosialisasi ke setiap kampung, agar Program Bangga Papua bisa terintegrasi dengan program 1000 Hari Pertama kehidupan (HPK) manusia yang digagas oleh Bupati Elisa Kambu dan Wakil Bupati Thomas E Safanpo.
Sosialisasipun dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung kepada keluarga penerima manfaat dan secara umum pada saat kegiatan.
Sosialiasi secara langsung sudah dilakukan pada sembilan distrik dan 30 kampung. Sedangkan sosialisasi secara umum disampaikan pada saat sensus kependudukan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbangkam) dan Musrenbang Distrik.
Sosialisasi ini juga menurut Frans, melibatkan tokoh agama. Hal ini dilakukan dalam rangka pendekatan secara kultur dan personal untuk merubah prilaku masyarakat dalam pemanfaatan dana.
“Selain itu, kami dibantu pihak lain menyusun startegi komunikasi pemanfaatan uang Rp200 ribu. Sehingga bisa dimanfaatkan dan sesuai tujuan program. Ini karena uang akan disalurkan satu tahun sekali,” ujarnya.
Menurut Frans, penyusunan strategi komunikasi dan pendekatan untuk menjalankan program ini sangatlah penting. Sebab, bila hal itu tidak dilakukan maka, akan berdampak kepada penerima manfaat yang tidak sesuai keperuntukannya.
“Apalagi kalau ada satu keluarga memiliki 3-5 anak, maka satu tahun per anak akan mendapatkan Rp7,2 juta. Dengan demikian, kalau ada 5 anak, maka satu kali terima, keluarga tersebut akan mendapatkan Rp36 juta,” terangnya.
Sehingga kata Frans, komunikasi sangat penting, agar masyarakat tidak salah mempergunakan dana yang ada. Jangan sampai dengan uang tersebut dibelikan perahu kecil, sagu, rokok, maupun lainnya. Kalau itu terjadi, maka tujuan program ini tidak tercapai.
“Program ini tidak hanya dilakukan begitu saja, tapi ada monev dari Pemprov. Monev ini untuk melihat, apakah ada peningkatan atau tidak, baik ekonomi, maupun gizi sebelum ada program dan sesudah ada program. Karenanya butuh startegi komunikasi dan pendekatan,” ungkapnya.
Disinggung strategi penyaluran bantuan tersebut, dijelaskan Frans, Pemprov Papua telah bekerjasama dengan Bank Papua. Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah anak dibawah 4 tahun ini harus memiliki nomor induk keluarga, dan hal itu sudah dilakukan terhadap 8700 anak di Asmat.
“Pemprov Papua melakukan pembukaan rekening secara kolektif dengan atas nama ibu atau ahli waris yang ditunjuk. Selanjutnya uang akan ditansfer dari Pemprov Papua ke rekening tersebut,” katanya.
“Untuk pembukaan rekening, kami dan Bank Papua akan ke kampung-kampung membawa uang ke kampung dengan buku tabungan. Dan akan menjelaskan kembali manfaat atas program ini,” tambah Frans.(mjo/SP)
Tinggalkan Balasan