All for Joomla All for Webmasters

 

Kamis, 08 Februari 2018 08:17

Kejaksaan Mimika akan Eksekusi Salah Satu Terpidana Buletin DPRD

Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Mimika, Yasozisokhi Zebua, SH Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Mimika, Yasozisokhi Zebua, SH

TIMIKA | Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Papua akan melakukan eksekusi (baca: penahanan) terhadap MI, salah satu terpidana kasus korupsi Buletin DPRD Mimika tahun 2011. Eksekusi terhadap MI dilakukan karena sudah ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Mimika, Yasozisokhi Zebua, SH mengatakan, untuk kasus korupsi Buletin DPRD Mimika dengan tiga orang tersangka, Kejari Mimika telah mengajukan kasasi ke MA. Dua minggu yang lalu, pihaknya telah menerima hasil putusan Kasasi MA nomor 283 K/Pid.Sus/2017 terhadap MI, tanggal 20 November 2017. Dari putusan itu, maka pihaknya akan melakukan eksekusi.

“Kejari Mimika telah menerima salinan putusan kasasi MA, yang menerangkan bahwa MI terbukti secara sah bersalah dan dihukum pidana penjara 2 tahun dan denda Rp5 juta. Dari putusan tersebut, kami akan melakukan eksekusi penahanan terhadap yang bersangkutan,” kata Kasintel Kejari Mimika saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/2).

Kata dia, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) saat ini tengah melakukan pencarian terhadap MI. Informasi yang diperoleh dari pihak keluarga, saat ini MI berada di Makassar dalam keadaan sakit.

"Keterangan sakit itu masih dari sepihak, dalam hal ini keluarga MI. Untuk memastikan hal tersebut, maka pihaknya akan melakukan pengecekan, apakah benar yang bersangkutan sedang sakit. Kasipidsus akan cek kebenarannya,” katanya.

Zebua mengatakan, pelaksanaan eksekusi terhadap MI sudah wajib dilakukan oleh kejaksaan. Ini karena, putusan MA merupakan putusan akhir. Walaupun masih ada upaya hukum yang lainnya, yakni apabila yang bersangkutan memiliki alat bukti baru (nofum), maka bisa mengajukan peninjauan kembali (PK).

“Walaupun nantinya ada PK, eksekusi dari putusan MA wajib dilakukan,” ujarnya.

Disinggung apakah ada batas waktu untuk pelaksanaan eksekusi. Ia mengatakan,  untuk batas waktu tidak ada, tetapi harus sesegera mungkin. Namun yang membutuhkan waktu adalah apabila terpidana ada di luar daerah, maka perlu dilakukan pencarian, seperti yang terjadi saat ini.

Ia menambahkan, untuk masalah penahanannya dimana? Berdasarkan Surat Edaran dari Kanwil Kemenkumham Jayapura, untuk penahanan kasus Tipikor dilakukan di Lapas Tipikor Abepura, Jayapura.

“Kecuali kalau yang terpidana sudah menjalani setengah dari masa hukumannya, bisa meminta ke Kanwil Kemenkumham untuk menjalani sisanya di Lapas setempat,” terangnya.

Sementara menyangkut dua terpidana lainnya, yakni BS dan HI. Zebua mengatakan, pihaknya menyakini tidak lama lagi putusan MA bagi dua terpidana lain pasti akan turun. Karenanya, kejaksaan juga sudah mengambil upaya hal tersebut. Sehingga pada saat putusan MA itu turun, kejaksaan tidak akan kesulitan.

“Tidak lama lagi, putusan MA untuk dua terpidana lainnya akan turun. Dan kami sudah mengambil langkah-langkah untuk hal itu,”ungkapnya.

Perlu diketahui, kasus dugaan korupsi Buletin DPRD Mimika mulai diperiksa Kejari Mimika pada 2014 lalu, dengan tiga orang terpidana, yakni BS (mantan Sekwan), HI (kontraktor), dan M (mantan Kabag keuangan). Pada kasus ini ditemukan adanya korupsi pada pengadaan Buletin DPRD Mimika pada tahun anggaran 2011, senilai Rp780 juta yang bersumber dari APBD Mimika.

Pada pekerjaan pengadaan Buletin DPRD Mimika tersebut, BS mantan Sekwan membentuk panitia lelang. Namun BS telah menunjuk kontraktor untuk pengadaan Buletin DPRD Mimika adalah HI. Dari kasus tersebut, Negara dirugikan sebesar Rp582.700.746.(mjo/SP)