TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tahun 2018 ini akan membangun teknologi dasar untuk pusat data informasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-governance).
Kepala Dinas Kominfo Mimika, Dionisius Mameyao mengatakan, pusat data yang akan menampung informasi terkait aktifitas pemerintah daerah itu penting dipersiapkan menuju gerakan ‘smart city’ (kota cerdas).
Server (pusat data) akan dibangun di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di Kelurahanan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, kata Dionisius kepada seputarpapua.com di Timika, pekan lalu.
Melalui gerakan smart city, semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus membangun jaringan online secara terintegrasi agar memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai jenis pelayanan.
Program utama gerakan ini yaitu pemerintahan berbasis elektronik, perizinan dengan sistem perizinan satu atap, pembayaran pajak, retribusi daerah, pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran anak, catatan sipil hingga pendaftaran pasien di rumah sakit pemerintah dan lainnya.
Pemerintah daerah menarget, pada tahap awal minimal harus bisa menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berbagai inovasi lainnya untuk memudahkan pelayanan akan menyesuaikan respon dan tingkat partisipasi publik.
Dengan adanya system yang terintegrasi tersebut, penyelenggaraan pembangunan dapat dikawal secara terbuka. Seluruh kegiatan dinas/OPD mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan akan diinput dalam satu server.
Tujuannya untuk mengantisipasi korupsi. Jadi seluruh program mulai dari perencanaan sampai pada penetapan di DPRD bisa diketahui melalui sistem yang telah terintegrasi. Akan diketahui apabila ada kendala, hilang dimana, kemudian misalnya tiba-tiba anggarannya naik atau ada perubahan akan ketahuan, katanya.
Selain itu, teknologi berbasis online ini juga dapat memudahkan proses pelaporan oleh masyarakat terkait pelayanan pemerintah daerah. Pelaporan tersebut dipastikan akan direspon sangat cepat karena dapat termonitor secara online jika belum dieksekusi.
Misalnya sampah di salah satu lingkungan lalu tumpuk berhari-hari, masyarakat tinggal sms dan masuk ke sistem, lalu kami distribusi ke dinas terkait. Bahwa di sutau tempat sampah sudah menumpuk sekian hari dan belum diangkat. Harus dibersihkan. Ini tentu akan direspon degan sangat cepat, kata Dion.
Di tahun 2017 lalu, telah dilakukan pelatihan oleh Dinas Kominfo saat masih menjadi salah satu bidang di Dinas Perhubungan, dalam rangka menyiapkan operator dari setiap OPD yang akan bertugas mengelola distribusi data ke server utama. Dengan begitu, jika server utama ini telah dibangun, maka seluruh OPD sudah bisa menginput datanya masing-masing.
“Ini juga akan sangat memudahkan monitoring realisasi anggaran. Misalnya, Bappeda melakukan monitoring di distrik dan menemukan kegiatan baru 70 persen, namun ternyata telah dibayar 100 persen. Ini akan ketahuan dalam system, ujarnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika, katanya, berperan sangat strategis dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah. Dinas ini pula akan berurusan dengan media pers dalam perannya selaku juru bicara pemerintah daerah.
“Masyarakat bisa mengetahui segala informasi terkait segala program pembangunan yang sudah dan akan dilakukan pemerintah melalui dinas kominfo.
Sementara tahap awal pelaksanaan program smart city baru terbatas di Kota Timika dan sekitarnya, mengingat konsentrasi penduduk terbesar di Kabupaten Mimika berada di Kota Timika dan mencakup Kuala Kencana hingga Mapurujaya.
Program smart city sebagaimana yang sudah berjalan di sejumlah kota di Indonesia seperti Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sangat bermanfaat dalam mendorong pelayanan pemerintahan menjadi terbuka dan melibatkan partisipasi publik. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan