TIMIKA | Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Papua Mayjen (Purn) TNI Soedarmo, dengan tegas menyatakan ketidaknetralan Asisten Sipil Negara (ASN) dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pemicu terjadinya gangguan keamanan di daerah.
“Saat ini sudah menjelang pentahapan Pemilukada yang masuk dalam pentahapan kampanye. Netralitas seluruh jajaran ASN Mimika harus dijaga, karena ketidaknetralan kepala OPD merupakan salah satu terganggunya atau penyebab konflik,” kata Soedarmo dalam pertemuan bersama Pemeirntah Kabupaten Mimika di Ruang Rapat Kantor Pusat Pemerintah, Jalan Poros Kuala Kencana, Kamis (15/3).
Soedarmo juga meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan langsung kepada jajarannya agar tidak terpengaruh dengan proses pilkada yang hanya bersifat sementara sebagai sarana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Hubungan baik pimpinan OPD dengan jajarannya jauh lebih untuk melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, terlebih untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Biar diselesaikan oleh penyelenggara, ada KPU dan Panwaslu yang memang mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sehingga bisa berjalan dengan lancar,” tutur Soedarmo.
Lebih lanjut Soedarmo mengatakan, tahapan pilkada khusunya penetapan pasangan calon yang berjalan di Papua hanya di Mimika yang tahapannya belum selesai. Sehingga bisa dilihat dan dirasakan juga keadaan keamanan dan ketertiban di Mimika.
“Banyak hal yang perlu diwaspadai dan disikapi, termasuk bagaimana kita juga bisa sukseskan pelaksanaan pilkada khususnya di Papua,” katanya.
“Pemerintah Daerah dan Forkopimda Mimika harus tetap menjaga kekompakan dan solidaritas sehingga mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh pilkada,” tambahnya.
Pasangan yang dalam tahapan melakukan segala cara atau hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu ketentraman, mengadu domba, menghujat dan menyampaikan ujaran kebencian agar menjadi perhatian bersama.
“Pilih sesuai hati nurani, berfikir secara rasional bukan irasional,” ujar Soedarmo.
Ia menambahkan, hasil hasil survei yang dilakukan tim survei Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Papua merupakan satu dari 17 provinsi yang masuk daerah paling rawan dan juga ada 4 kabupaten di Papua dari 115 kabupaten di Indonesia.
“Kita harus merubah image-image Kabupaten yang ditandai merah sebagai daerah rawan. Pada 27 Juni nanti kita rubah menjadi paling hijau. Kita bisa rubah persepsi dari para peneliti di pusat,” tambahnya. (Nft/SP)
Tinggalkan Balasan