TIMIKA | Manajemen PT Freeport Indonesia mengklaim tiga perkampungan di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika hingga kini belum sepenuhnya kondusif. Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) masih berada di wilayah itu dan mengibarkan bendera mereka.
Direktur & EVP Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Mayjen TNI (purn) Sonny Prasetyo mengatakan, pasca pembebasan ribuan “sandera” warga sipil pada 17 November 2017, kemudian sejak 20 November 2017 sampai saat ini aktifitas warga di wilayah perkampungan Tembagapura terutama Kampung Banti masih lumpuh.
“Setelah pembebasan sandera, sejak 20 November 2017 sampai hari ini Banti belum aman. Bendera OPM masih berkibar, kelompok bersenjata masi bertahan di sana,” kata Sonny Prasetyo dalam pertemuan Forkompimda Papua bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan rombongan di Rimba Papua Hotel Timika, Kamis (15/3) malam.
Menurut Sonny, saat ini masih ada ratusan warga asli Papua bertahan di Kampung Banti pasca pembebasan “sandera”. Kini mereka, katanya, hidup dalam kondisi ketakutan dan ruang gerak mereka dibatasi. Begitupun program social oleh PT Freeport seperti layanan pendidikan, kesehatan dan aktifitas ekonomi lumpuh total.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatasi ini segera, supaya tidak semakin membesar. Dia (KKSB) sudah berani mengatur lalu lintas penduduk. Situasi ini yang paling menonjol dari Banti, Tembagapura,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada Plt Gubernur Papua Mayjen TNI (purn) Sudarmo yang ikut menghadiri pertemuan Forkompimda bersama rombongan DPR RI di Timika. Menurutnya, butuh perhatian dan kehadiran pemerintah dalam menuntaskan masalah keamanan dialami warganya.
“Ini kami sudah laporkan ke pak gubernur, lengkap, rekaman-rekaman (situasinya) kami ada semua. Jadi kami sampaikan fakta, semoga ada solusi dari gubernur. Bahkan dengan bahasa lugas bahwa kehadiran pemerintah ditunggu di sana sejak 20 November tahun lalu,” tutur Sonny.
OPM Minta Aliran Listrik di Banti
Kelompok bersenjata yang mengklaim diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang kini menduduki wilayah Kampung Banti, menyurat ke manajemen PT Freeport Indonesia yang isinya meminta agar aliran listrik ke wilayah itu kembali diaktifkan.
“Tadi (kemarin, Kamis) kami menerima surat dari kelompok OPM bahwa tolong Freeport perbaiki listrik, kami jamin keamanannya. Tapi jangan bawa kamera. (Saya heran) kok yang atur malah KKSB,” kata Sony.
Keberadaan KKSB di wilayah itu, kata Sony, benar-benar telah menghambat aktifitas ekonomi warga serta layanan pendidikan dan kesehatan. Bahkan anak-anak sekolah yang bertahan dengan keluarga mereka di sana terancam tidak bisa mengikuti ujian. Belum lagi fasilitas ruma sakit yang dibangun PT Freeport ikut dirusak.
“Hampir kami katakan bahwa itu sudah menjadi daerah tak bertuan. Kami juga sudah laporkan ke pak gubernur, kehadiran pemerintah di mana. Kami harap segera ada solusi dari pemerintah untuk bisa mengamankan daerah itu,” katanya.
Forkompimda Agendakan Pertemuan
Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Papua dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan guna membahas penyelesaian masalah keamanan di wilayah perkampungan Tembagapura yang meliputi tiga kampung yakni Utikini, Banti dan Kimbeli. Perkampungan terdekat yaitu Utikini hanya berjarak sekitar 5 kilometer dari perkotaan Tembagapura.
“Informasinya tanggal 21 Maret 2018 kalau tidak ada perubahan, akan ada rapat forkompimda dipimpin oleh Kapolda Papua (Irjen Pol Boy Rafli Amar). Muda-mudahan ada solusi, masyarakat sudah bertanya-tanya, kami ini bagaimana,” kata Sony.
Di luar wilayah perkampungan Tembagapura, manajemen Freeport mencatat ada sekitar 16 kali teror penembakan menyasar kendaraan operasional perusahaan di jalan tambang dari dataran rendah ke dataran tinggi sepanjang tahun 2017 dan terakhir Januari 2018.
“Ada sejumlah korban luka-luka dan kendaraan cukup banyak yang rusak tertembak. Aparat keamanan sudah berusaha keras melakuan penekanan, dan dua minggu terakhir ini tidak ada penembakan,” ujarnya.
Adapun pertemuan Forkompimda Papua dengan rombongan DPR RI dihadiri Pjs Gubernur Papua Mayjen TNI (purn) Sudarmo, Wakapolda Papua Grigjen Pol Yakobus Marjuki, Danrem 174/ATW Brigjen TNI Asep Setia Gunawan, Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon dan sejumlah pejabat lainnya. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan