All for Joomla All for Webmasters
Rabu, 21 Maret 2018 08:14

Mimika Pastikan APBD di Atas Rp4 Triliun Pasca Divestasi Saham Freeport

Kepala Bappeda Simon Mote Kepala Bappeda Simon Mote

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua memastikan adanya kenaikan APBD secara signifikan setelah 51 persen saham PT Freeport Indonesia resmi jatuh ke tangan pemerintah tahun ini.

 

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika Simon Mote mengatakan, APBD Mimika setelah divestasi yang rencananya selesai April 2018 ini, bisa berada di angka paling rendah Rp4 triliun atau lebih. 

 

"Yang pasti, setelah divestasi APBD akan mengalami peningkatan lebih besar. Itu otomatis akan berdampak (pada kenaikan pendapatan daerah)," kata Mote kepada wartawan di Timika, Selasa (20/3). 

 

Meski begitu, Mote belum bisa memastikan proyeksi penerimaan daerah dari tambang emas dan tembaga terbesar dunia itu  sebelum adanya kepastian dari Kementerian ESDM bahwasanya divestasi 51 persen saham secara resmi telah dilakukan.  

 

"Harus ada dasar surat dulu dari kementerian terkait, tanda tangan dari ESDM. Itu baru kami bisa masukkan di proyeksi penerimaan," katanya.  

 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Mimika Dwi Cholifa mengatakan, tiga potensi pajak dari Freeport yaitu pajak mineral bukan logam, pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak air tanah, ditambah pajak Tailing Management System. 

 

"Kita harus hitung potensi pajak ini. Karena sesuai komitmen kesepakatan pemerintah dengan Freeport dalam IUPK, penerimaan Negara harus meningkat," kata Dwi. 

 

Pemkab Mimika, katanya, selaku daerah penghasil tambang telah membahas potensi penerimaan pajak bersama kementerian terkait di Jakarta pada Agustus 2017. Sistem penerimaan pajak tersebut akan dilampirkan dalam dokumen IUPK. 

 

Sementa itu, pemerintah pusat telah berkomitmen agar pembayaran lumpsam dari PT Freeport untuk tiga objek penerimaan pajak bagi Mimika harus ditingkatkan, sebagaimana yang dibayarkan selama ini hanya 3,2 juta US$. 

 

"Di dalam kesepakatan IUPK itu salah satu komitmen adalah meningkatkan pendapatan negara dalam artian pusat dan daerah terkait pajak-pajaknya," ujarnya. 

 

Divestasi Selesai April 2018

 

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ditargetkan dapat selesai pada April 2018 ini.

 

"Arahan Bapak Presiden bahwa untuk penyelesaian divestasi PT Freeport Indonesia kalau bisa itu sebelum akhir April sudah selesai, sudah evaluasi dan sebagainya dan tentunya Kementerian ESDM IUPK-nya 'drafting' final sudah selesai," ujar Jonan di Jakarta, pekan lalu. 

 

PT Freeport Indonesia telah bersedia melepaskan 51 persen sahamnya untuk Pemerintah Indonesia. Keputusan tersebut merupakan implementasi dari PP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

 

Dari 51 saham tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemkab Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) telah menyepakati sebuah perjanjian dalam pengambilalihan saham Freeport 10 persen untuk Papua. 

 

Adapun 10 persen saham untuk Papua akan dibagi tiga persen untuk provinsi  termasuk 27 kabupaten se-Papua. Sedangkan tujuh persen untuk Mimika yang nantinya dibagi lagi, dimana tiga persen untuk masyarakat adat dan tiga persen melekat pada pemerintah daerah. 

 

Proses pengambilalihan 51 persen saham Freeport Indonesia dilakukan pemerintah dengan mengakuisisi hak Participating Interest (PI) Rio Tinto yang sebesar 40 persen dan sisanya dari kepemilikan saham PT Freeport McMoran di PT Indocopper Investama. 

 

Pengelolaan 51 persen saham Freeport dilakukan dengan mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD. Korporasi dimaksud adalah Holding BUMN Pertambangan dipimpin PT Inalum dan bekerjasama dengan BUMD bentukan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika yakni PT Papua Divestasi Mandiri. (rum/SP)