All for Joomla All for Webmasters
Selasa, 17 April 2018 06:30

Legislator Nilai APBD Mimika "Tidak Sehat"

Karel Gwijangge Karel Gwijangge

TIMIKA | Anggota DPRD Mimika yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mimika, Karel Gwijangge menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika "tidak sehat".

 

Kata dia, tidak sehatnya APBD Mimika ini karena, pelaksanaan pembahasan tidak dilakukan secara detail. Khususnya yang menyangkut rencana kegiatan anggaran (RKA).

 

"Walaupun KUA-PPAS dibahas bersama, tapi untuk RKA ini tidak dilakukan pembahasan. Dengan alasan mepetnya waktu, buku terlalu tebal dan lainnya.  Kondisi ini terjadi setiap tahunnya, yang mana saya sudah tiga periode jadi anggota DPRD Mimika," kata Karel kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (17/4).

 

Dengan kondisi tersebut, maka kata dia tidak heran, kalau pelaksanaan pembangunan di Mimika tidak tepat sasaran. Masalahnya KUA PPAS yang dituangkan dalam RKA tidak dibahas secara detail. 

 

Dikatakan, pembangunan lebih difokuskan di wilayah Distrik Mimika Baru dan sekitarnya. Sementara di distrik-distrik lainnya.

 

"Jadi kalau pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran itu saya tidak heran. Karena RKA tidak dibahas bersama dengan DPRD. Dengan alasan mepetnya waktu, buku terlalu tebal, dan lainnya," ujar Karel menegaskan peryataannya.

 

Perlu diketahui, APBD Mimika tahun anggaran 2018 yang disahkan sebesar Rp2,8 triliun atau tepatnya Rp2.843.228.266.702,46. APBD Mimika berasal dari beberapa sumber, yakni pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp278 miliar atau tepatnya Rp278.876.435.912,46. Dana perimbangan sebesar Rp2,2 triliun atau tepatnya Rp2.259.318.393.100. lain-lain pendatapan daerah yang sah sebesar Rp305 miliar atau tepatnya Rp305.033.437.690.

 

Dari besaran tersebut, DPRD Mimika menyetujui dan menetapkan anggaran belanja daerah sebesar Rp2,4 triliun atau tepatnya Rp2.429.376.612,46. Jumlah tersebut diperuntukkan belanja langsung sebesar Rp1,4 tiliun atau tepatnya Rp1.435.300.519.814,46. Dan belanja tidak langsung sebesar Rp994 miliar atau tepatnya Rp994.075.625.798,00.

 

Sementara untuk Rp413 miliar atau tepatnya Rp413.852.049.090,00 akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan.(mjo/SP)