Warga Iwaka Mulai Ragukan Identitasnya Sebagai Penduduk Mimika

Warga Iwaka Mulai Ragukan Identitasnya Sebagai Penduduk Mimika
Kegiatan Reses yang dilakukan Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang di Kampung Iwaka

TIMIKA |  Warga Iwaka mulai meragukan identitas mereka sebagai penduduk Kabupaten Mimika. Keraguan ini bukan tanpa alasan, sebab masyarakat di kampung tersebut merasa tidak diperhatikan pemerintah daerah Mimika.

 

Salah satu warga, Marianus Amawapea mengatakan, Iwaka merupakan kampung tua sejak Mimika masih berada dibawah pemerintahan Kabupaten Fakfak. Namun yang terjadi sekarang, Pemda Mimika seperti enggan melihat kampung yang sebagian besar didiami warga suku Kamoro itu.

 

Dikatakan, hingga saat ini warga Iwaka masih hidul dalam ketepurukan. Banyak rumah warga yang ditempati tidak layak huni. Terlebih saat hujan turun, Kampung Iwaka nyaris tenggelam.

 

“Bahkan kami bisa memakai perahu di dalam rumah,” kata Marianus kepada anggota DPRD Mimika dari Partai Bulan Bintang (PBB), Thadius Kwalik saat melakukan kegiatan reses di Balai Kampung Iwaka, Senin (21/5).

 

Selain rumah yang tidak layak huni, di Kampung Iwaka ini hanya ada Puskesmas Pembantu (Pustu). Itupun pembangunan dari Kabupaten Fakfak. Sehingga bisa dikatakan, di kampung ini tanpa ada sentuhan pembangunan dari Pemda Mimika. 

 

Ditambah lagi, untuk masalah pendidikan, hanya ada satu sekolah. Lagi-lagi itupun yang membangun dari pihak yayasan. Bangunan sekolah juga sudah mulai rusaj. Sementara untuk pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, tidak ada pembangunan sekolah.

 

“Apabila pemerintah tidak bisa memperhatikan, lebih baik Kampung Iwaka  dikembalikan ke Kabupaten Fakfak,” ujarnya.

 

Sementara Thadeus Kwalik mengatakan, kedatangan dirinya ke Kampung Iwaka sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi yang ada. Karenanya, apa yang disampaikan warga akan di tampung dan didorong dalam pembahasan anggaran tahun depan. Usulan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

 

“Untuk menyikapi semua aspirasi masyarkat, kami minta Dinas Pendidikan dan Kesehatan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil yang terjadi. Saya sebagai anggota dewan hanya bisa mendorong aspirasi ini saat dilakukan pembahasan APBD,” katanya. (mjo/SP)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *