TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, saat ini ini tengah melakukan efisiensi dengan menertibkan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Efisiensi dilakukan agar tenaga honorer tidak membebani APBD dan juga untuk menerapkan kedisiplinan bagi pegawai.
Efisiensi ini tidak dilakukan begitu saja, tetapi pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer dengan melakukan penilaian terhadap kinerjanya.
Seperti diketahui, tenaga honorer di lingkup Pemkab Mimika berasal dari berbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali orang asli Papua.
Hal ini juga mendapatkan tanggapan dari Anggota DPRD Mimika, Anton Bukaleng. Katanya, langkah yang dilakukan pemerintah saat ini menurutnya baik untuk memperbaiki ataupun menertibkan pegawai honorer di lingkup Pemkab Mimika.
Akan tetapi, ia meminta, pemerintah mengutamakan pegawai honorer yang merupakan anak asli suku Amungme dan Kamoro (Amor).
"Kita mau Amungme dan Kamoro itu langsung masuk duduk. Tapi Pemda mau kan harus training. Itu yang kita masih atur dulu. tapi itu harus diutamakan," katanya saat diwawancara di Kantor DPRD Mimika, Rabu (8/1).
Ia juga tetap menginginkan agar pegawai honorer suku Amungme dan Kamoro juga mengikuti pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.
"Mereka itu macam main suku begitu, dia punya orang yang sudah dua tahun tiga tahun itu dia kasih tinggal, nah yang baru satu dua bulan dikasih naik. Itu yang kita mau atur," ungkapnya.
Reporter: Anya Fatma
Editor: Batt
Tinggalkan Balasan