00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

Siswa PKL Diperlakukan Tak Manusiawi, Ketua KKJB: Juana Group Harus Bertanggungjawab

Siswa PKL Diperlakukan Tak Manusiawi, Ketua KKJB: Juana Group Harus Bertanggungjawab
Para siswa yang kabur dari kapal saat berada di Sekretariat KKJB di Jalan Budi Utomo. (Foto: Anya Fatma/SP)

TIMIKA | Sebanyak 15 siswa kelas XI dari SMK 1 Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KM Rafindo Jaya 01 dan Veru Ardhana 2 terpaksa kabur dari kapal karena diperlakukan tidak manusiawi.

Mereka kabur saat kapal sandar di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako, Timika,  Papua pada Selasa (7/1) lalu. 

Untuk sementara, para siswa diamankan di Sekretariat Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB), Jalan Budi Utomo, Timika.

Menanggapi hal tersebut, KKJB menilai pihak Satpolair Polres Mimika dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako terkesan tidak menaruh perhatian serius terhadap peristiwa ini. 

iklan_lokal_dalam_berita

Padahal, para siswa tersebut mengaku beberapa hari selama mereka mulai berlayar dengan kapal, mereka diancam dan diperlakukan tidak wajar oleh para awak kapal.

 

alt text

Penasehat Hukum KKJB, Teguh Sukma (Foto: Anya Fatma/SP)

 

Penasehat Hukum KKJB Timika, Teguh Sukma kepada wartawan mengatakan, pada Selasa (7/1), KKJB menerima laporan tentang keberadaan para siswa yang sudah berada di pabrik sagu, Jalan Irigasi, Timika.

Bidang Hukum KKJB kemudian merespon laporan tersebut dengan mendatangi pabrik sagu dan mendata para siswa.

Lanjutnya, beberapa waktu kemudian, perwakilan dari Polair dan PPI mendatangi KKJB yang kemudian dibuatkan sebuah forum untuk membahas permasalahan yang terjadi terhadap belasan siswa yang malang tersebut.

Namun, kata Teguh, Polair dan juga PPI menyampaikan laporan yang dinilai memberikan dampak penekanan terhadap para siswa yang seharusnya justru mendapat pembelaan.

Teguh mengungkapkan, pihak PPI menyampaikan bahwa sebelum melaksanakan PKL, setiap siswa telah menandatangani MoU melalui sekolah dengan pihak perusahaan kapal bahwa selama PKL, para siswa akan diberi gaji. 

"Tapi para siswa mengaku tidak tahu tentang isi MoU tersebut, begitu juga dengan persoalan gaji," katanya di Sekretariat KKJB, Jalan Budi Utomo, Timika, Kamis (9/1).

Dengan demikian, Teguh menjelaskan bahwa jika berbicara terkait konteks peserta didik yang sedang melaksanakan studi lapangan maka siswa hanya berhadapan dengan akademis.

"Artinya, nahkoda dan ABK harusnya membimbing berdasarkan dengan latar belakang pendidikan mereka tanpa harus mendapatkan perintah dengan sikap arogan apalagi dengan ancaman yang sampai menimbulkan rasa takut," jelasnya.

Berdasarkan laporan dari para siswa, perlakuan dari oknum ABK sangat tidak manusiawi. Dimana, selain dituntut bekerja, setiap siswa sering tidak kebagian makan. Kalaupun mendapatkan makan, mereka hanya makan nasi tanpa lauk, bahkan hanya minum air putih. Belum lagi para siswa ini kerap kali mendapat kekerasan verbal. 

“Anak-anak ini seharusnya dibimbing. Kenyataannya, anak-anak ini diberikan beban pekerjaan para ABK, sedangkan para ABK hanya memerintah dengan mengancam. Itu perlakuan yang tidak manusiawi. Satpolairud dan PPI itu malah seolah-olah menekan siswa-siswa ini,” tuturnya.

"Seharusnya mereka menenangkan siswa karena sedang mengalami trauma secara psikis. Itu fungsi mereka, tapi ini malah mereka memberikan tekanan, karena hanya mendengar keterangan sepihak dari pihak kapal," katanya lagi.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan, di KM Rafindo Jaya I tidak terjadi kekerasan fisik, namun berupa perlakuan kasar dan makian. Selain itu, para siswa diperintahkan untuk tidur di atas atap kapal yang hanya berlapiskan terpal. Padahal masih ada tempat tidur kosong di bagian dalam kapal. 

Menurutnya, Satpolairud dan PPI seharusnya berkaca pada beberapa peristiwa serupa yang telah terjadi sebelumnya. Sebab, kejadian persekusi  ini merupakan kejadian ke tiga kalinya dengan perusahaan kapal yang sama, yaitu Perusahaan Juana. Dimana, beberapa waktu lalu dialami siswa PKL dari SMKN II Pandeglang, Banten. Kedua adalah musibah hilangnya peserta PKL dari SMK Maritim Padang.

“Perusahaan Juana itu memiliki banyak kapal. Ada yang dinamakan Juanda, Feri Perdana, Putra Sejati dan yang lainnya. Ini kejadian yang ketiga kalinya,”jelasnya.

Yang dilakukan KKJB saat ini hanya berupaya melakukan mediasi bersama pihak terkait sekaligus memberikan dan menjamin keamanan bagi belasan siswa tersebut. 

Selanjutnya, jika tidak ada itikad baik dari pihak kapal, maka KKJB akan membuatkan laporan secara resmi ke pihak kepolisian.

“Upaya KKJB sebagai kerukunan adalah bagaimana caranya pihak terkait menyelesaikan masalah ini dan memenuhi hak-hak dari belasan siswa ini,” kata Teguh.

 

alt text

Ketua KKJB Timika, Parjono. (Foto: Anya Fatma/SPZ)

 

Sementara itu, Ketua KKJB Mimika, Parjono mengatakan, perlakuan yang dialami oleh para siswa ini sangat tidak manusiawi sehingga harus melarikan diri dan tidak lagi melaksanakan PKL. Dengan demikian, sebagai pemilik kapal, Juana Grup harus bertanggungjawab  lantaran peristiwa telah terjadi secara berulang yang menimpa siswa yang PKL.

Jika peristiwa yang telah tiga kali terjadi ini dibiarkan, maka akan memungkinkan adanya kejadian yang serupa di tahun-tahun berikutnya.

“Anak-anak ini saat ini kita tampung di sekret KKJB, sambil mencari solusi yang baik bagi para siswa. Tapi kami minta Juana Group harus bertanggungjawab karena ini sudah kejadian yang tiga kalinya. Bahkan beberapa waktu lalu ada siswa PKL yang hilang hingga saat ini,” katanya tegas.

 

Reporter: Anya Fatma
Editor: Batt

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar