seputarpapua.com

Legislator Ingatkan KPU Mimika Independen Dalam Pilkada 2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Legislator Ingatkan KPU Mimika Independen Dalam Pilkada 2018

TIMIKA | Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Wilhelmus Pigai mengingatkan komisioner KPU Kabupaten Mimika agar bekerja secara profesional, independen, netral, dan tidak memihak kepada calon-calon tertentu pada Pilkada 2018 mendatang.

“KPU harus berpihak kepada aturan. Mereka bekerja sesuai koridor yang telah diatur dalam Undang-undang. Kalau mereka berpihak kepada calon tertentu, kami akan lawan,” kata Wilhelmus saat dihubungi dari Timika, Sabtu (23/9).

Legislator asal Mimika ini berharap agenda Pilkada serentak 2018 nanti dapat menghasilkan pemimpin daerah yang betul-betul berkualitas untuk membawa perubahan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Wilhelmus meminta KPU Mimika agar segera mempersiapkan jadwal dan tahapan Pilkada serentak. Dimana tahapan Pilkada akan segera dimulai pada 27 September ini, seperti rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi calon perseorangan dan lainnya.

“Kami minta KPU Mimika segera melaksanakan jadwal dan tahapan Pilkada serentak yang sudah ditentukan dalam UU Pilkada yang ditindaklanjuti melalui Peraturan KPU,” imbuhnya.

Disamping itu, ia meminta KPU setempat menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 515/KPU/9/2017 tanggal 7 September 2017 perihal persiapan pelaksanaan tahapan dokumen pasangan calon perseorangan pada Pilkada serentak 2018.

Dokumen administrasi pasangan calon perseorangan nantinya terlebih dahulu akan diverifikasi oleh KPU Mimika dibanding dokumen administrasi pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Untuk itu, ia berharap Pemkab dan DPRD Mimika segera merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU setempat agar seluruh jadwal dan tahapan Pilkada serentak di Mimika tidak sampai terganggu.

Menurutnya, tahapan Pilkada serentak sudah harus dimulai pada 27 September 2017 dan verifikasi berkas pasangan calon perseorangan sudah harus dilakukan pada bulan November 2017.

“Pemkab Mimika harus secepatnya merealisasikan anggaran dana hibah pilkada. Bagaimana KPU Mimika bisa bekerja maksimal kalau NPHD sampai sekarang belum direalisasikan,” tandasnya. (rum/SP)

Berita Terkait
Baca Juga