TIMIKA | Anggota DPRD Mimika Daud Bunga mengatakan, pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dibuatkan perencanaan yang terukur sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan.
"Ini kan sebetulnya sudah bisa diukur kira-kira pekerjaan ini berapa bulan pembangunan fisiknya. Proses lelangnya berapa lama. Itu namanya terukur," katanya di Kantor DPRD Mimika, Selasa (14/1).
Meski demikian, Daud menyebutkan terkadang beberapa pekerjaan pembangunan juga terkendala masalah hukum. Yang mana pembangunan akan dilakukan tetapi pembebasan lahan belum diselesaikan secara hukum
"Tapi semua itu bisa saja kalau pimpinan OPD profesional, kemudian betul-betul taat asas dan memahami tupoksi mulai diukur dari perencanaan, pelaksanaan sampai selesainya," jelasnya.
Katanya, begitu Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) diserahkan oleh Bupati, pimpinan OPD seharusnya sudah langsung mengambil langkah dengan membuat perencanaan tersebut.
"Bagaimana bisa selesai pekerjaan itu kalau dikerjakan bulan September. Seharusnya ini terukur. Begitu DPA diserahkan, maka anggarannya kan sudah ada," katanya.
"Sehingga tidak ada alasan pekerjaan tidak selesai," katanya lagi.
Dikatakan, pimpinan OPD juga harus bisa melihat pekerjaan mana yang menjadi prioritas.
"OPD kedepan diharapkan buat perencanaan yang terukur, pelaksanaan juga betul-betul menghitung waktu," katanya.
Lebih lanjut, Daud mengatakan jika pekerjaan tidak selesai, otomatis penyerapan anggaran tidak mencapai 100 persen.
"Sehingga mau tidak mau anggaran itu dikembalikan ke kas negara," katanya.
Ia menambahkan, konsultan yang dipakai juga harus profesional karena sudah pasti pekerjaan akan berjalan baik.
"Jangan kontraktor yang mendikte konsultannya," kata Daud.
Reporter: Anya Fatma
Editor: Misba
Tinggalkan Balasan