seputarpapua.com

Ini Penjelasan Enam Raperda Yang Diajukan Pemkab Mimika

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Ini Penjelasan Enam Raperda Yang Diajukan Pemkab Mimika
RAPAT – DPRD Mimika mulai melakukan rapat Paripurna I DPRD Mimika terkait Raperda Non APBD tahun 2017

TIMIKA I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Mimika, Senin (25/9/17) .

Sekda Mimika, Ausilius mengatakan, enam Raperda yang diajukan ke DPRD Mimika untuk dibahas dan ditetapkan, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), HUT Kabupaten Mimika, pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mimika Investama Sejahtera (MIS), penyertaan modal Pemkab Mimika kepada PT MIS, pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Mimika, dan Raperda inisiatif DPRD Mimika tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Mimika.

“Enam Raperda sudah kami serahkan untuk dilakukan pembahasan dan penetapan,”kata Sekda.

Ia menjelaskan, enam Raperda Non APBD yang diajukan sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan di Mimika, seperti Raperda RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2014-2019. Dimana sesuai pasal 27 ayat (2) UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional dan sesuai pasal 254 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dikatakan RPJMD ditetapkan dengan Perda.

“Dari pembahasan Raperda RPJMD ini, kami lampirkan matrik RPJMD yang merupakan penjelasan lengkap tentang RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2014-2019,”katanya.

Selanjutnya, Raperda tentang pendirian perusahaan perseroan daerah PT MIS, UU nomor 5 tahun 1962 tentang perusda yang menjadi dasar pembentukan Perda nomor 13 tahun 2011 tentang pendirian perusahaan perseroan. Maka perusahaan induk milik daerah PT Mimika Investama (holding company) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena itu,  dengan keluarnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka pendirian perusda menyesuaikan sesuai ketentuan UU nomor 23 tahun 2014.

Lanjutnya, karena nama PT Mimika Investama hanya terdiri dua suku kata, maka sesuai PP nomor 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroaan terbatas minimal tiga suku kata, sehingga nama perusda dari PT Mimika Investama diganti menjadi PT MIS. Dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

“Pendirian PT Mimika Investama belum pernah diurus akte pendirian perusahaan. Untuk itu Perda nomor 13 tahun 2011 dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga kami buat Perda baru tentang pendirian perusahaan perseroan daerah PT MIS,”jelasnya.

Sementara untuk Raperda penyertaan modal pemerintah Kabupaten Mimika kepada perusahaan perseroan daerah PT MIS. Kata Sekda, sesuai dengan Raperda penyerta modal kepada PT MIS bahwa modal yang disetor adalah sebesar Rp5 miliar. Karenanya diharapkan pada APBD 2018 dapat dialokasikan Rp7.5 miliar dan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp2,5 miliar.

“Untuk penyertaan modal tersebut, perlu di Perdakan. Karenanya, kami ajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan,”ujarnya.

Ia menambahkan, sedangkan Raperda HUT Kabupaten Mimika yang awalnya dilaksanakan pada 18 Maret sesuai Perda nomor 12 tahun 2010 tentang Hari Jadi Kabupaten Mimika. Namun sesuai bukti sejarah dan bukti tertulis, Kabupaten Mimika telah ada sejak diangkatnya dan pengambilan janji pejabat Bupati Mimika Drs Titus Potereyauw berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 13181-1151 pada tanggal 8 Oktober 1996.

“Dengan demikian perlu dirubah dengan menggunakan Perda. Sehingga setiap tanggal 8 Oktober diperingati sebagai HUT Kabupaten Mimika,”katanya.

Sementara Raperda inisiatif DPRD Mimika tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut, bahwa dengan keluarnya PP nomor 18 tahun 20016 tentang hak kuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Dimana pada pasal 28 dari PP yang dimaksud mengamanatkan bahwa hak keuangan dan administrative DPRD harus ditetapkan dengan Perda.

“Untuk itu kami sangat menghargai dan menyetujui Raperda ini untuk dapat ditetapkan dan diundangkan sekaligus kami meminta kepada Sekwan Mimika untuk dapat bekerjasama dengan DPRD Mimika membuat beberapa Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda ini,”tuturnya. (mjo/SP)

Berita Terkait
Baca Juga