TIMIKA | Sekretaris Eksekutif (SE) Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), Abraham Timang menyebut masih banyak masyarakat lokal asli tujuh suku di Mimika, Papua, belum difasilitasi BPJS Kesehatan.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka yang berada di kampung-kampung belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
"Mereka ini tidak memiliki KTP, KK dan dokumen kependudukan lainnya tidak ada semua. Ini persoalan sehingga masyarakat asli ini tidak bisa dicover dalam program BPJS yang ditanggung oleh LPMAK," jelas Abraham di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (22/1).
Menurutnya, ini merupakan tugas pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika.
Ia berharap Disdukcapil bisa bekerjasama dengan LPMAK untuk membantu masyarakat agar bisa segera memiliki dokumen kependudukan tersebut.
"Harapan saya ini mereka bisa turun ke kampung untuk membuat itu," katanya.
Sementara untuk jumlah pasti masyarakat yang telah dibiayai oleh LPMAK sebagai peserta BPJS tidak dapat dipastikan.
"Untuk total masyarakat yang jadi tanggungan LPMAK itu tidak hafal, tapi mungkin bisa sampai puluhan ribu. Rata-rata per hari itu 400-500 rawat jalan, nah dikali 30 hari, itulah kira-kira," jelas Abraham.
Tidak memiliki dokumen kependudukan ini juga menurut Abraham menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik untuk mendata masyarakat.
Reporter: Anya Fatma
Editor: Aditra
Tinggalkan Balasan