TIMIKA | Ada oknum yang diduga merupakan aparat setiap harinya meraup keuntungan mencapai Rp23 juta dari hasil pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako, Mimika, Papua.
Hal ini diketahui saat tiga anggota DPRD Mimika Fraksi Gerindra Nurman Karupukaro, Tanzil Azhari dan Imam Parjono mengunjungi PPI Poumako untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut, pada Rabu (29/1).
Pungutan tersebut diperoleh dari 23 orang yang biasanya membeli ikan di kapal pengangkut ikan di PPI.
Berdasarkan pengakuan dari salah satu pembeli, pungutan tersebut ditarik sebesar Rp1.000 per kilogram.
Sedangkan, masing-masing pembeli biasanya membeli ikan sebanyak 1 Ton.
Sehingga jika dihitung, setiap pembeli harus membayar Rp1 juta kepada oknum tersebut. Dan oknum tersebut bisa meraup hasil sebesar Rp23 juta.
"Kita itu diminta Rp1000 per kilo. Oknum-oknum itu mereka perorangan," kata pembeli ikan yang enggan disebutkan namanya saat bertemu dengan anggota DPRD Mimika.
Dia sendiri telah membeli ikan di PPI Poumako sejak dua tahun lalu, dan pungutan tersebut juga ia bayarkan selama membeli ikan.
"Mereka (oknum-Red) tidak tagih ke nelayan kecil, tapi ke kapal besar yang dari luar Timika," tuturnya.
Ia juga mengaku senang, karena ada respon dari anggota dewan yang datang untuk mencari tahu tentang pungli tersebut.
"Kami senang ada anggota DPRD datang untuk cari tahu ini, karena kami tidak mau pungli ini terjadi terus," katanya.
Ketua Fraksi Gerindra Nurman Karupukaro mengatakan bahwa di PPI benar ada indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum.
"Ini bukan instansinya, tapi oknum," katanya usai kunjungan ke PPI.
Untuk itu, DPRD mencoba untuk melihat langsung bahkan bertemu dengan pembeli ikan yang biasanya membayar upeti kepada oknum pemungut tersebut.
"Kami sudah wawancara langsung dengan pelaku-pelaku usaha dan memang itu terjadi," tuturnya.
Lebih lanjut, Nurman menuturkan bahwa PPI dibangun oleh Pemkab Mimika untuk dipergunakan dengan baik oleh masyarakat, dan juga bisa memberikan dampak yang cukup baik untuk Kabupaten Mimika dari segi pendapatan.
"Kalau sampe cuma dinikmati oleh segelintir orang yang mematok harga untuk kepentingan pribadi, ini yang kami tidak mau," katanya.
DPRD sendiri telah membuat peraturan daerah (Perda) tentang retribusi terhadap beberapa item yang ada PPI.
"Ditetapkan sejak 2019 lalu dan diharapkan sudah bisa berjalan. Itu untuk menghindari pungli-pungli itu," katanya.
Menurutnya, pungli ini sendiri juga bisa terjadi karena kekosongan pemerintah dalam menjalankan perda tersebut.
"Dinas terkait kami harap segera menjalankan perda tentang retribusi itu agar tidak ada pungutan liar oleh oknum-oknum," tutur Nurman.
Anggota DPRD tiga periode ini berharap agar masyarakat bisa menikmati apa yang telah dibangun oleh pemerintah, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Sementara Imam Parjono mengaku pungli itu benar terjadi, dan dia sendiri telah menerima laporan dari para nelayan sebelum dirinya anggota dewan, namun saat itu sehingga ia tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak.
Selanjutnya laporan dari para nelayan itu sangat sesuai dengan yang dilaporkan oleh para pembeli ikan.
Ketua KKJB ini juga mengaku, kunjungan ke PPI Poumako ini juga merupakan perintah dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk mencari tahu pungli tersebut.
"Ini perintah bupati karena kami sudah diskusi. Laporan dari para pembeli ikan itu sudah sesuai dengan yang juga dilaporkan oleh para nelayan. Pungli itu tidak boleh ada," kata Parjono.
Terkait persoalan ini Fraksi Gerindra akan koordinasi bersama Dinas Perikanan, agar segera berlakukan perda yang telah disahkan, sehingga ada pemasukan ke PAD Mimika.
"Kita akan koordinasi ke dinas terkait supaya perda yang sudah sah itu harus berlaku, supaya retribusinya tidak diterima oleh oknum yang lakukan pungli itu," jelasnya.
Koordinator PPI Poumako Haris Maturbongs mengatakan, pihaknya telah menerima keluhan dari para pembeli ikan dan nelayan terkait pungli tersebut.
"Kami sudah sampaikan para pembeli dan nelayan ini atur waktu agar PPI fasilitasi pertemuan bersama Kepala Dinas Perikanan. Kami juga tidak ingin ada kecurigaan bahwa PPI terlibat dalam masalah pungli ini," kata Haris.
Reporter: Anya Fatma
Editor: Aditra
Tinggalkan Balasan