00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

FPHS Ancam Demo di Kantor Freepot Kuala Kencana

Foto bersama Pengurus FPHS dan tokoh masyarakat tiga kampung Tsingwarop. (Foto: Ist/SP)

TIMIKA | Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Waa-Banti, Aroanop (FPHS-Tsingwarop) menduga, ada pihak-pihak yang ingin menghalangi perjuangan hak adat masyarakat tiga kampung.

Sekretaris I FPHS Tsingwarop Yohanis Songgonaou mengatakan, pada 2018 tim dari Universitas Cenderawasih (Uncen) melakukan penelitian, dan menyatakan adanya marga-marga di tiga kampung tersebut.

Seperti di Kampung Tsinga ada lima marga, Aroanop tujuh marga, dan Waa-Banti enam marga. 

Hasil penelitian itu kemudian oleh tim disampaikan melaui surat ke PT Freeport Indonesia, namun isi surat hanya sebatas melakukan identifikasi, tidak menyangkut kepemilikan hak ulayat.

iklan_lokal_dalam_berita

“Kami duga ada pemalsuan dan upaya menghalang-halangi perjuangan FPHS. Ini karena, surat yang ada tidak memiliki nomor dan perihal, tapi ditujukan kepada PTFI,” kata Yohan di Honai FPHS, Jalan C Hatubun, Mimika, Papua, Rabu (5/2).

Selain dikirimkan ke Freeport, surat itu juga dikirimkan ke berbagai pihak sebagai tembusan, mulai dari PT Inalum, Dirjen Minerba, Bupati Mimika, Kapolres Mimika, dan lainnya. 

Adanya surat itu, membuat hubungan atau komunikasi dengan pihak-pihak tersebut, yang awalnya berjalan baik, sekarang menjadi kurang harmonis.

“Ini membuat kami berpikir, ada niatan dari pihak-pihak atau oknum yang berupaya menghalangi usaha FPHS, dalam mempejuangkan hak ulayat masyarakat tiga kampung,” ujarnya.

Menurut Yohan, surat yang dikirimkan tim itu sudah diklarifikasi ke Rektor Uncen, namun Rektor tidak mengetahui surat tersebut. 

Ditambah lagi, surat yang menggunakan kop surat dan stempel Uncen tidak ada tandatangan Rektor Uncen, tetapi hanya ketua tim penelitian.

"Kita juga sudah konfirmasi ke bersangkutan (ketua tim penelitian), dan ternyata ada permainan beberapa oknum," kata Yohan sembari mengancam akan demo dengan  menutup Kantor Freeport di Kuala Kencana.

"Ini bertujuan, agar PTFI mengakui dan meminta maaf terhadap surat tersebut," ujar Yohan. 

“Kami masih menunggu niat baik dari PTFI untuk bertemu. Kalau tidak, maka kami akan demo. Dan ini didukung oleh masyarakat pada tiga kampung Tsingwarop,” tambah Yohan lagi.

Sementara Ketua FPHS Yafet Manga Beanal mengatakan, FPHS sudah berjuang kurang lebih empat tahun. 

Bahkan sudah membentuk beberapa lembaga termasuk lembaga masyarakat adat (LMA) Tsingwarop.

Namun yang terjadi, ada pihak-pihak berupaya menghalang-halangi perjuangan mereka.

Meski demikian, Yafet menegaskan, FPHS akan terus berjuang.

“Sudah 53 tahun, emas di wilayah tiga kampung dikeruk. Tapi tidak ada perhatian ke pemilik hak sulung di tiga kampung. Karenanya, kami akan berjuang walaupun harus mengorbankan harta dan nyawa. Kalau perlu kita perang atau maju ke ranah hukum,” tegasnya.

Menurut Yafet, apabila yang halang-halangi perjuangan FPHS itu masyarakat, maka dihadapi secara adat. 

Namun bila dari lembaga, maka akan dihadapi dengan hukum, walaupun harus berhadap dengan aparat keamanan. 

“Kalau perlu tutup tambang Freeport. Ini didukung seluruh masyarakat di tiga kampung Tsingwarop. Yang tujuannya, agar anak cucu kami tidak menderita,” ujarnya.

Senada dengan pengurus FPHS, LMA dan Kepala Suku Tsingwarop, Jaya Abogau meminta agar tidak ada pihak-pihak yang menghalang-halangi perjuangan FPHS. 

Menurutnya, surat tersebut sengaja dikeluarkan untuk menghalang-halangi perjuangan FPHS. Karena perjuangannya sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Kami dari LMA tidak akan biarkan FPHS berjalan sendiri. Dan kami akan tetap berjuang memperjuangkan hak-hak ulayat masyarakat.  Karena ini sudah 53 tahun PTFI berdiri, tapi tidak ada perhatian terhadap pemilik hak ulayat,” katanya.  

Kepala Suku Tsinga, David Beanal menambahkan, perjuangan FPHS ini sudah jelas untuk memperjuangkan hak-hak ulayat masyarakat tiga kampung. 

“FPHS sudah empat tahun berjuang mati-matian, untuk mendapatkan rekomendasi dari pusat dan daerah. Dan mereka sudah diakui oleh pihak-pihak dalam memperjuangkan hak masyarakat. 

“Jangan coba-cobahalang-halangi perjuangan FPHS. Karena kami masyarakat tiga kampung ada dibelakang yang mendukungnya,” ujarnya.

Kepala Suku Umum Tsingwarop, Dominggus Natkime mengatakan, dirinya berjuang serius  mendukung FPHS yang sudah berjuang empat tahun lebih. 

"Soal masalah ini sudah menjadi perhatian mulai dari nasional sampai internasional. Dan untuk perjuangan ini, sudah membentuk LMA," katanya. 

“Kalau ada yang menghalang-halangi, saya akan tutup tambang dan perang. Karena saya yang kena dampak terhadap pertambangan PTFI,” tambah Dominggus.

Reporter: Mujiono
Editor: Aditra

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar