TIMIKA I Ketua Komisi B DPRD Mimika, Kristian Viktor Kabey menilai peristiwa penembakan yang terjadi di kawasan tambang PT Freeport Indonesia, bakal berdampak menurunnya penerimaan royalti dari perusahaan itu ke pemerintah daerah.
“Apabila terus terjadi teror penembakan di area kerja Freeport, saya khawatir mengakibatkan penurunan aktifitas produksi tambang. Dan nantinya akan berimbas kepada setoran royalti kepada pemerintah kabupaten Mimika,” kata Viktor Kabey di Kantor DPRD Mimika, Rabu (27/9/17).
Menurut Viktor, menurunnya royalti dari Freeport bisa menambah beban daerah. Pasalnya, jika royalti yang merupakan penerimaan terbesar daerah berkurang, maka bisa berdampak terjadinya defisit anggaran.
“Di tahun anggaran 2017 ini, dari penerimaan royalti Freeport yang dipatok pemerintah sebesar Rp1,1 triliun, baru terbayar sekitar Rp462 miliar. Hal ini dikarenakan tahun ini Freeport diterpa banyak masalah mulai dari izin ekpsort hingga mogok kerja karyawan,” terangnya.
Karena itu, dirinya mengajak semua pihak baik pemerintah, legislatif, jajaran Forkompimda, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung operasi PT Freeport Indonesia. Sebab royalti yang disetor perusahaan itu merupakan salah satu sumber PAD yang sangat signifikan.
“Kalau operasional produksi Freeport menurun, maka imbasnya pada PAD Mimika menurun. Karenanya, pemerintah harus terus berupaya agar dana transfer dari Freeport, untuk menopang seluruh program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Mimika,” imbuhnya.
Untuk diketahui, teror penembakan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di area PT Freeport terjadi dalam dua hari beruntun sejak Minggu (24/9) dan Senin (25/9).
Kondisi demikian memaksa pihak perusahaan menghentikan sementara konvoi kendaraan pengangkut karyawan di jalan tambang utama hingga situasi keamanan dipastikan kembali normal. (mjo/SP)
Tinggalkan Balasan