00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

Kasus Paniai Diputuskan Pelanggaran HAM Berat, ini Kata Tokoh Papua

Wilhelmus Pigai

TIMIKA | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memutuskan peristiwa yang terjadi di Paniai pada 7-8 Desember tahun 2014 sebagai pelanggaran HAM berat.

Dalam siaran pers 14 Februari 2020 lalu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, putusan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020 lalu.

 “Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7- 8 Desember 2014, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggran berat HAM," katanya.

Keputusan paripurna khusus tersebut sesuai hasil penyelidikan TIM Ad hoc  berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. TIM bekerja selama 5 (lima) tahun, dari Tahun 2015 hingga 2020.

iklan_lokal_dalam_berita

Ketua TIM ad hocM, Choirul Anam  mengatakan, sesuai penyelidikan peristiwa Paniai tanggal 7 – 8 Desember 2014 memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan elemen of crimes, adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi.

Peristiwa Paniai pada tanggal 7-8 Desember 2014 terjadi kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan 4 (empat) warga berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk, 21 warga lainnya mengalami luka akibat penganiayaan.

Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut. 

Menyikapi putusan tersebut, salah satu tokoh Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan, sebelumnya Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut, namun janji tersebut tidak ditepati, hingga pada akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memutuskan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. 

Sebagai tokoh Papua, ia berharap para oknum yang diduga pelaku diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami minta jangan lagi ada hambatan atau upaya untuk menghambat proses hukum selanjutnya. Mereka yang diduga pelaku harus diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita ini," pinta Mus Pigai yang tiga periode menjadi anggota DPRD Mimika dan satu periode anggota DPRP Papua.

Reporter: Misba
Editor: Sevianto

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar