00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

SK Gubernur Papua Soal Pengesahan Anggota DPRD Mimika Digugat

Saleh Alhamid

TIMIKA | 29 Anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 menggugat surat keputusan (SK) Gubernur Papua nomor 155.2/192/Tahun 2017, tentang pengesahan keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019. 

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Urusan Negara (PTUN) Jayapura, pada 23 Januari 2020. Dengan perkara nomor 2/G/2020/PTUN.JPR.

Salah satu anggota DPRD Mimika periode 2019-2014 Saleh Alhamid mengatakan, gugatan ini berkaitan dengan SK Gubernur Papua yang melantik anggota DPRD Mimika pada 23 November 2015. 

Dari pelantikan tersebut, maka seharusnya masa jabatan anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 sampai 2020. Namun yang terjadi hanya hingga 25 November 2019.

iklan_lokal_dalam_berita

Hal ini dinilai Saleh bertentangan dengan Undang-Undang MPR, DPR RI, DPD, dan DPRD (MD3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan tata tertib DPRD. 

“Di undang-undang menyebutkan masa jabatan DPRD selama lima tahun, terhitung sejak diambil sumpah janji,” kata Saleh di Jalan Samratulangi, Senin (17/2).

Ditambah lagi, ada delapan kabupaten di Papua yang pelantikannya di 2020. Bahkan sampai saat ini beberapa kabupaten belum melakukan pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024.

“Dengan demikian, DPRD Mimika periode 2019-2024 harus disesuaikan dengan kabupaten lainnya, yang situasi dan kondisinya sama. Karena kalau dibilang periode, maka tentunya anggota DPRD pada delapan kabupaten di Papua tersebut harus dilantik 2019,” ujarnya. 

Dari dasar itulah, pihaknya mendaftarkan gugatan ke PTUN di Jayapura. Dan pada 13 Februari 2020, PTUN telah memanggil penggugat untuk klarifikasi alat bukti yang dihadiri juga tim hukum dari termohon, yakni Gubernur Papua.

“Ini menunjukkan kalau gugatan sah berdasarkan hukum. Kalau tidak, pastinya akan ditolak atau ada putusan sela (putusan hakim sebelum masuk pokok perkara),” ujar Saleh.

Saleh menegaskan, gugatan yang diajukan ke PTUN Jayapura bukan untuk membatalkan putusan KPU terkait anggota DPRD Mimika periode 20119-2024 terpilih.

“Yang digugat di PTUN itu SK Gubernur bukan keputusan KPU. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 terpilih,” tegasnya.

Ia menambahkan, kalau putusan PTUN itu pemohon menang, maka ada beberapa putusan yang diambil oleh majelis hakim. Apakah itu mengaktifkan kembali jabatan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 yang belum lima tahun atau lainnya. 

Kalau putusan seperti itu, maka Gubernur Papua harus menganulir atau menonaktifkan sementara SK pengesehan anggota DPRD Mimika 2019-2024. Dan membuat keputusan baru untuk mengaktifkan kembali anggota DPRD Mimika 2014-2019 selama satu tahun, terhitung sejak putusan ini dikeluarkan.

“Dengan demikian anggota DPRD Mimika 2019-2024 vakum. Dan akan diaktifkan kembali setelah satu tahun masa jabatan anggota DPRD Mimika 2014-2019 selesai. Apakah itu tahun 2025 maupun yang lainnya,” ungkapnya.

 

Reporter: Mujiono
Editor: Aditra

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar