Ia menyebut, para gurusudah banyak mengeluarkan biaya selama perkuliahan. Padahal di daerah lain, program tersebut sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.
Karena pembiayaian perkuliahan sendiri, maka ia dan rekannya harus melunasi semua semester itu dengan swadaya masing-masing. Sementara saat ini sudah ada yang tinggal 2 tahun pensiun, ada juga yang 3-5 tahun serta masih tanggung biaya anak-anak dan cucu.
“Inilah yang membuat kami tidak berdaya. Padahal di satu sisi harus diwisuda untuk dapat gelar sarjana, dan agar tidak dipensiunkan dini. Sementara disisi lain, kami terbentur biaya,” ujarnya.
Obed mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya, mulai koordinasi dengan beberapa pihak, mulai Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Bagian SDM Sekretariat Daerah, LEMASKO, BKPSDM, LEMASA, dan YPMAK, namun hasilnya semua nihil.
“Sebenarnya YPMAK akan membiayai bagi kami khusus 64 Orang guru OAP. Tapi itu tidak bisa dilakukan, karena sistem pembayaran tidak jelas,” katanya.
Ketidakjelasan tersebut sampai jatuh tempo pembayaran yudisium. Karenanya, banyak dari rekannya yang menjual tanah untuk dapat mengikuti wisuda tersebut.
“Sementara kami yang tidak memiliki apa-apa ini, hanya bisa melihat dari jauh pelaksanaan yudisium,” ujar Obed.
Ia menambahkan, pihaknya juga pernah ke Jayapura untuk bertemu dengan Bagian Administrasi Ke akademikan (BAK) FKIP Uncen, untuk menyampaikan persoalan yang ada.
Dari upaya itu, dalam waktu dekat ini Dekan FKIP atau Rektor akan ke Mimika untuk ketemu dengan para guru guna mencari solusi.
“Ya intinya, kami berupaya mematuhi semua kebijakan dari pemerintah, dan berharap 2021 bisa diwisuda agar tidak dipensiunkan dini. Karenanya, kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, terkait nasib para guru SD ini,” tuturnya.
Reporter: Mujiono
Editor: Misba Latuapo
Tinggalkan Balasan