Kapolda Papua Sebut Veronica Koman Penghasut, Provokator

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw

TIMIKA | Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman disebut kepolisian sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas kerusuhan berdarah di Papua pada Agustus 2019 lalu. 

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, Veronica telah melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam KUHP, dan tentu saja akan ditindak bersama pelaku lainnya.

"Veronika Koman, termasuk salah satu penghasut. Penghasutan itu unsur pidananya masuk dalam KUHP. Termasuk ikut menggerakkan," kata Waterpauw di Timika, Kamis (20/2).

Waterpauw menyebut, selain Veronica, masih ada sejumlah oknum yang hingga kini wara wiri menyebar informasi bohong bermuatan provokatif soal Papua di media sosial.

"Coba bayangkan, jika seseorang memviralkan berita bohong, provokatif, apakah dia membantu atau tidak, sangat membantu. Itu yang kita tangani," katanya. 

Menurut dia, mereka yang nyata-nyata memanfaatkan ruang awal hingga terjadi konflik berdarah di Jayapura, Timika, Wamena, Deiyai, dan lainnya, adalah penghasut. 

"Kita punya alat deteksi untuk itu. Kita lihat peranannya dan pengaruhnya. Apabila dia melakukan sebuah upaya mempengaruhi pihak lain, kemudian terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban, kita ambil (tangkap)," tegasnya.

Ia kembali menyinggung laporan Veronica Koman soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga sejak Desember 2018, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kenapa saya jawab saudara Veronica Koman itu, karena dia mengatakan itu tahanan politik," katanya.

Putra Papua asal Mimika ini menegaskan bahwa data yang disebarkan Veronica Koman itu tidak berdasar dan hanya dibuat tanpa penelitian yang lengkap.

"Kenapa mereka arahkan ke persoalan politik, kan tidak seperti itu. Ujung dari pada rangkaian itu kan ada, yaitu dalam rangka sidang-sidang itu (mencari panggung di sidang PBB)," sebutnya. 

Veronika Koman melalui media sosial mengatakan, petinggi Jakarta yang merespon soal data tahanan politik dan Nduga tidak ada yang menyangkal bahwa dokumen tersebut ada, namun tidak juga mengakui bahwa dokumen tersebut tidak ada. 

"Kemudian sibuk menyerang profil si penyampai pesan supaya publik hilang fokus. Sampai sini tidak ada yang baru toh, kita sudah tahu sama tahu tabiat rezim ini," katanya. 

Menurut dia, Jakarta tidak berani serta merta mencap data tersebut hoax karena  konsekuensinya jauh lebih besar dan internasional bisa bereaksi, serta kesempatan sudah hilang pasca blunder ucapan ‘sampah’ Menkopolhukam Mahfud MD.

"Untuk itu Jakarta kerahkan dua orang OAP untuk maju katakan data ini hoax: Kapolda Papua dan Pemuda Adat Papua (PAP)," sebutnya.

Tindakan tersebut, kata Veronica, dilakukan guna melokalisir ‘efek’ dari data tersebut. Masalah nasional, ucapnya, ditransfer jadi masalah provinsi. Permasalahan dijauhkan dari mata internasional. Fokus beralih jadi OAP mengecam sesama OAP. 

"Data sudah beredar di mana-mana, sudah dimuat di seluruh media nasional. Argumen ‘belum baca’ atau ‘terselip’ sudah tidak relevan lagi," ujarnya. 

Reporter: Sevianto
Editor: Batt

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar