00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

Sidang Kasus Korupsi Bappeda, Saksi Ahli Dukung Dakwaan Kejari Mimika

Donny S Umbora (Tengah)

TIMIKA | Saksi ahli pada persidangan kasus korupsi monitoring dan evaluasi (monev) pada Bappeda Mimika, mendukung dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari.

“Pada Jumat (28/2) kemarin, sidang sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari BPKP Papua. Dan sampai dengan sidang terakhir untuk keterangan saksi, sudah ada 25 orang yang kami hadirkan. Sementara untuk saksi dari terdakwa hanya dibacakan dari BAP, karena tidak hadir,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, M Ridhosan melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Donny S Umbora, di Kantor Kejari Mimika, Selasa (3/3).

Saksi ahli menerangkan tentang item kegiatan yang menjadi kerugian negara. Seperti honorarium pegawai, perjalanan dinas luar dan dalam daerah.

Biasanya untuk perjalanan luar daerah menerima uang, namun tidak pergi melakukan perjalanan dinas. 

iklan_lokal_dalam_berita

“Keterangan saksi ahli sangat mendukung terhadap dakwaan JPU, yakni pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Subsidier, pasal 3 Undang undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan juncto pasal 55 KUHP,” katanya.

Dari 25 saksi yang sudah diperiksa dalam persidangan, juga ada dari pihak penerbangan.

Saksi- saksi ini dihadirkan, karena monev sendiri merupakan pengawasan terhadap pekerjaan di seluruh Kabupaten Mimika.

Sementara Mimika sendiri memiliki 18 distrik, dan untuk ke distrik-distrik tersebut membutuhkan moda transportasi udara dan laut.

“Seperti ke Tembagapura, Jita, Jila, dan lainnya menggunakan pesawat. Dan itu yang dipalsukan oleh para terdakwa. Termasuk Airfast juga dipalsukan untuk invoicenya (tagihan). Dan tidak pernah dipakai atau digunakan dalam monev,” terangnya.

Rencana dengan tuntutan sendiri. Donny mengatakan, karena kerugiannya dibawa Rp5 miliar, maka kewenangan masih ada di Kajari Mimika.

Sehingga, JPU akan mengajukan rencana tuntutan ke Kajari. Dan untuk pembuktian perkara di persidangan sudah bisa disimpulkan. 

“Jadi ada rumus untuk tuntutan, berdasarkan SOP yang ada. Kemungkinan dibacakan dua minggu lagi,” ujarnya.

Untuk pengembalian kerugian negara, yang sudah dikembalikan sebesar Rp507 juta. Dan itu dari beberapa pihak yang melaksanakan perjalanan dinas. Tetapi masih ada yang belum mengembalikan. 

“Dari terdakwa ada rencana pengembalian kerugian negara. Nanti kalau sudah ada, akan kami informasikan,” tuturnya.

Perlu diketahui, tiga terdakwa kasus korupsi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, SM, MNM, dan YE.

Ketiga tersangka terjerat kasus dugaan korupsi  dana monitoring dan evaluasi  tahun anggaran 2016, dengan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2,4 miliar. 

 

Reporter: Mujiono
Editor: Aditra

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar