00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

Terkait Korupsi di Panwaslu Mimika, Alfrida Divonis Bebas

TANDATANGAN | Alfrida Palulungan menandatangani eksekusi bebas dihadapan Kasipidsus Kejari Mimika. (Foto: Ist/SP)

TIMIKA | Tim jaksa tindak pidana khusus (Pidsus) Kejari Mimika, pada Jumat (6/3) melakukan eksekusi bebas terhadap Alfrida Palulungan, terdakwa kasus dugaan korupsi di Panwaslu Mimika.

"Ya hari ini, Jumat (6/3) kami sudah  melakukan eksekusi bebas terhadap Alfrida Palulungan," kata Kajari Mimika, M Ridhosan melalui Kepala Seksi Pidsus Kejari Mimika Dony S Umbora melalui pesan singkatnya, Jumat siang.

Vonis bebas terhadap Alfrida Palulungan  sesuai Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor: 731 K / PID.SUD/2018 Hari Senin, tanggal 24 September 2018  Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura  Nomor  : 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap Hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017.

Dimana amar putusannya menyatakan terdakwa Afrida Palulungan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair penuntut umum. Sehingga
membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.

iklan_lokal_dalam_berita

Selain itu, menyatakan terdakwa Alfrida Palulungan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum. Akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. 

Karenanya, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Dan memerintahkan barang bukti berupa, dari JPU bukti surat diberi tanda J.1 sampai dengan J.59 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain. Serta dari penasihat Hukum diberi tanda D.1 sampai dengan D.6 tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Dan membebankan biaya perkara kepada Negara.

"Jadi kami sudah melaksanakan apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung," ujarnya.

Menyangkut kasus Alfrida Palulungan sendiri, Kasipidsus menjelaskan, pada 2016 lalu Alfrida Palulungan dituntut atas Tindak Pidana Korupsi penyelewengan Dana Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mimika, pada penyelenggaraan Pilkada (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Mimika Putaran k-1 Tahun 2013 dan Putaran ke-2 Tahun 2014.

Serta Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Penyelenggaraan Pemilihan Peresiden dan Wakil Presiden RI Tahun Anggran 2014 di Kabupaten Mimika, yang diduga dilakukan oleh terdakwa Alfrida Palulungan selaku Sekertaris Panwaslu Kabupaten Mimika.

"Proses persidangan sudah berjalan dan terakhir pada tahap Mahkamah Agung. Dan putusannya Alfrida dilepasakan dari segala tuntutan hukum. Serta memulihkan hak Alfrida dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya," terangnya.

"Dari putusan tersebut, maka Alfrida dapat memperoleh seluruh hak dan menjalankan kewajibannya secara penuh sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)  di lingkup Pemda Mimika sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Perlu diketahui, dana hibah yang
dikucurkan Pemkab Mimika untuk
mendukung penyelenggaraan Pilkada Mimika putaran pertama pada Oktober 2013 sebesar Rp35,9 miliar.

Anggaran tersebut terbagi untuk KPU Mimika sebesar Rp25 miliar, dan sisanya Rp10,9 miliar untuk dana pengamanan dan pengawasan pilkada yang diterima oleh Polres Mimika dan Panwaslu Mimika.

Untuk penyelenggaraan Pilkada Mimika putaran kedua pada Mei 2014, Pemkab Mimika kembali menggelontorkan anggaran
sebesar Rp28 miliar. Anggaran itu mencakup dana hibah ke KPU Mimika sebesar Rp23 miliar, hibah ke Panwaslu sebesar Rp1,5 miliar, dan hibah ke Polres Mimika sebesar Rp4 miliar.

Sedangkan untuk mendukung
penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, Pemkab Mimika menghibahkan dana sebesar Rp12 miliar ke KPU Mimika, Panwaslu, dan aparat keamanan setempat.

Dari total dana Rp12 miliar itu, KPU Mimika menerima bantuan sebesar Rp8,3 miliar, dana pengamaman Pemilu sebesar Rp3 miliar dan dana pengawasan Pemilu yang diterima Panwaslu Mimika sebesar Rp700
juta.

Naskah penyerahan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif danbPilpres 2014 itu ditandatangani oleh Ausilius You sebagai Penjabat Bupati Mimika, Yohanes Kemong mewakili KPU Mimika, Agustinus Roya mewakili Panwaslu Mimika, AKBP Jermias Rontini mewakili Polres Mimika, dan Letkol Inf Rafles Manurung mewakili Kodim 1710 Mimika.

Sementara menyangkut dugaan korupsi pada Panwaslu Mimika, Kejari Mimika menetapkan empat tersangka, yakni Ketua Panwaslu Mimika Agustinus Roya, Sekretaris Panwaslu Mimika Afrida Palulungan (saat ini diputus bebas oleh MA), dan dua orang bendahara Panwaslu Mimika.

 

Reporter: Mujiono
Editor: Misba Latuapo

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar