00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

Demo di Kejati Papua, Massa Pendukung Bupati Waropen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

DEMO | Puluhan pendukung Bupati Waropen, Yeremias Bisay melakukan aksi demo di Kejaksaan Tinggi Papua, Jumat (6/3) siang.

JAYAPURA | Penetapan Bupati Waropen, Yeremias Bisay, sebagai tersangka gratifikasi sebesar Rp19 miliar berbuntut panjang. 

Selain aksi penrusakan dan pembakaran kantor pemerintah di Kabupaten Waropen, aksi demo juga dilakukan oleh massa pendukungnya di kantor Kejaksaan Tinggi Papua pada Jumat (6/3) siang.

Puluhan massa yang datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Stop Kriminalisasi Bupati Waropen“. 

Pendemo berusaha bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nicolaus Kondomo dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Alexander Sinuraya, namun keduanya tidak berada ditempat.

iklan_lokal_dalam_berita

Juru Bicara (Jubir) Bupati Waropen, Kaleb Woisiri mengatakan, aksi demo yang dilakukan untuk mempertanyakan penetapan Bupati Waropen sebagai tersangka gratifikasi sebesar Rp19 miliar. 

Menurutnya, penetapan sebagai tersangka terlalu mendesak, apalagi menjelang Pilkada.

“Berkaitan dengan penetapan Bupati Waropen sebagai tersangka gratifikasi sebesar Rp19 miliar tanggal 5 Maret kemarin, kami melihat bahwa Kejaksaan Tinggi Papua terlalu terdesak untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka menjelang Pilkada,” katanya kepada sejumlah wartawan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Jumat (6/3) sore.

Kaleb menyampaikan, dalam intruksi presiden menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan dan Polri untuk menunda proses hukum kepala daerah hingga tahapan Pilkada selesai dilakukan.

“Instruksi Kejaksaan Agung nomor 09 tahun 2019 ini menunjukan agar proses hukum tidak dipolitisir maka harus ditunda untuk sementara waktu. Lalu kenapa sekarang ada penetapan kepala daerah sebagai tersangka, ada apa? Ini yang kami ingin ketahui,” bebernya.

Ia menduga, penetapan Bupati Waropen, Yeremias Bisay sebagai tersangka tidak beres dan terjadi politisasi untuk menjatuhkan bupati.

“Kami melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam penetapan ini. Kami menduga bahwa lembaga ini telah melakukan penyimpangan dalam penetapan bupati sebagai tersangka,” sebutnya.

Untuk itu pihaknya meminta dengan tegas bahwa Kepala Kejati Papua untuk mengklarifikasi penetapan bupati waropen sebagai tersangka. 

“Kami minta kalau penetapan tersangka ini tidak cukup kuat maka Kejati Papua segera mengklarifikasi penetapan bupati waropen sebagai tersangka dan bila perlu menutup kasus ini karena alat bukti tidak cukup kuat,” pintanya.

“Para saksi yang diperiksa tidak jelas, kami duga ini adalah kriminalisasi dan pemerasan yang dilakukan Kejati Papua, ada upaya yang salah yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua,” tandasnya.

Sebelumnya, pada kamis (5/3) kemarin, Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Bupati Waropen, Yeremias Bisay sebagai tersangka gratifikasi sebesar Rp19 miliar yang diterima dalam kurun waktu sepuluh tahun saat menjabat sebagai wakil bupati, Pelaksana Tugas Bupati hingga Bupati Devenitif Waropen.

 

Reporter: Fnd
Editor: Aditra

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar