TIMIKA I Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid mempertanyakan belum cairnya dana yang tertuang dalam nota persetujuan hibah daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mimika, yang sudah ditandatangani Bupati Mimika Eltinus Omaleng, pada 2 Oktober 2017 di Jayapura.
Saleh Alhamid mengatakan, Komisi A DPRD Mimika sudah mendesak ke Pemda agar memberikan anggaran kepada KPUD untuk bekerja. Namun yang terjadi, sampai saat ini pemerintah daerah belum memberikan anggaran kepada KPUD. Ini menimbulkan suatu pertayaan, kenapa anggaran itu belum diberikan. Padahal ini merupakan hal yang serius dan hajat nasional. Kalau KPUD Mimika belum melaksanakan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan, seperti perekrutan panitia pemilihan distrik (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS).
“Kalau Pilkada molor, maka pemerintah pusat akan menganggap pemerintah daerah tidak mendukung pelaksanaan kerja KPUD. Dan apabila ini terjadi, maka Mimika selalu ditimpa masalah, baik masalah defisit anggaran dan belum cairnya NPHD ke KPUD. Padahal ada anggaran sisa Rp9 miliar di APBD induk 2017. Dana ini bisa diberikan kepada KPUD Mimika untuk melaksanakan tahapan Pilkada,”kata Saleh kepada Wartawan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (10/10/17).
“Saya harap, masalah NPHD ini bisa segera diselesaikan. Sehingga pelaksanaan Pilkada serentak 2018, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mimika bisa terlaksana dengan baik,”tuturnya.(mjo/SP)
Tinggalkan Balasan