TIMIKA I Untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Kabupaten Mimika, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Mimika mengelola anggaran sebesar Rp10 miliar lebih tau tepatnya Rp 10. 405.953.000.
“Anggaran tersebut dipergunakan untuk persiapan hingga jalannya Pilkada tahun 2018,”kata Ketua Panwaslu abupaten Mimika, Johannes Wato kepada wartawan di Kantor KPUD Mimika, Minggu (15/10/17).
Kata dia, anggaran tersebut didapatkan setelah adanya penandatanganan Nota Penandatangan Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan di Jayapura beberapa waktu lalu. Namun, jumlah itu jauh dari yang diajukan, dimana pihaknya melalui Bawaslu Provinsi mengajukan Rp17 miliar.
“Walaupun sudah ada penandatanganan, tapi dari Pemda Mimika belum mencairkannya. Namun, kami sudah mulai aktif bekerja,”kata John Wato.
Ia menjelaskan, untuk program kerja, pihaknya mempunyai tugas dan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk teknis. Walaupun, sejak Panwaslu dilantik pada 3 Oktober 2017 lalu sampai saat ini belum memiliki kantor sekretariatnya.
“Kami salut kepada KPUD Mimika yang juga dananya belum cair namun tahapan sudah dilakukan.Ini yang Panwas akan juga mengambil contoh,” tegas Ketua Panwalu Mimika.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan seleksi Panwas Lapangan (PL). Dan ini sebagai bentuk komitmen akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilukada di Mimika.
Jhon juga berharap agar semua Parpol yang ada di Kabupaten Mimika dalam mengikuti pesta demokrasi, Pemilukada Bupati, Gubernur, Pilpres dan Pemilu Legislatif agar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan
“Parpol harus tetap berada di rel. Ini dilakukan, agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan sukses tanpa ada masalah,”tuturnya.(mjo/SP)
Tinggalkan Balasan