Polri: Mimika Rawan Konflik pada Pemilukada 2018

TIMIKA | Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah di Papua yang berpotensi (rawan) konflik pada pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2018 mendatang.

“Ya, bisa dikatakan demikian (berpotensi konflik). Tapi tentu kami aparat kepolisian siap menghadapi segala situasi yang kemungkinan bisa terjadi,” kata Kapolda kepada wartawan di Distrik Agats, Asmat, Selasa (24/10).

 

Karena itu, Kapolda berharap seluruh warga masyarakat Papua ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini dengan mewujudkan Pilkada damai. Menurutnya, warga tidak perlu khawatir berlebihan sebab aparat tentu mengawal hajatan demokrasi ini.

 

“Pada prinsipnya, Pemilukada adalah pesta demokrasi milik rakyat. Setiap masyarakat semestinya mendukung seluruh tahapan berlangsung damai dan jujur,” imbuhnya.

 

Adapun Pilkada serentak tahun 2018 khususnya di Papua akan diikuti tujuh kabupaten yakni  Mimika, Mamberamo Tengah, Puncak, Biak Numfor, Deiyai, Jayawijaya dan Paniai. Pilkada serentak juga diikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

 

Untuk memastikan Pilkada di Mimika berjalan lancar dan damai, Polres Mimika akan menerjunkan kekuatan personelnya untuk mengawal langsung pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

 

Disamping itu, Pemkab Mimika telah mengalokasikan dana sebesar Rp 13,3 miliar kepada Polres Mimika untuk mendukung pengamanan Pilkada, melalui Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) yang diserahkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Jayapura, Senin (2/10) malam.

 

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat melakukan kunjungan ke Timika pada Agustus 2017 lalu, menegaskan kepada seluruh jajaran kepolisian Polda Papua dan Papua Barat agar netral dalam Pilkada.

 

Dalam kunjungnnya tersebut, mantan Kapolda Papua (2012-2014) itu bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, serta jajaran Forkompinda Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua.

 

Kapolri mengatakan, sebentar lagi rakyat Papua akan menghadapi Pilkada, baik pemilihan gubernur (Pilgub) maupun pemilihan bupati (Pilbup) di tujuh kabupate se-Papua.

 

“Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada ini kabupaten yang keras-keras. Prinsip utamanya saya perintahkan jajaran polisi harus netral. Kemudian bekerjasama dengan semua stakeholder,” kata Kapolri.

 

Tito meminta jajarannya agar merangkul semua pihak terutama tokoh masyarakat, tokoh Gereja, dan seluruh unsur masyarakat. Kemudian bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan TNI.

 

“Semua harus dirangkul sehingga Pemilu 2018 kita harapkan kondusif dan aman tidak terjadi konflik apalagi ada korban jiwa karena itu sangat merugikan,” imbuhnya.

 

Melalui kesempatan bertemu dengan jajaran Forkompinda se-Papua, Kapolri mengatakan kepolisian melakukan beberapa evaluasi terkait pengamanan Pilkada, serta upaya mendorong penyelesaian masalah setelah Pilkada.

 

“Sebelumnya antisipasi Mabes polri adalah Jakarta, Aceh dan Papua. Sedikit diluar dugaan adalah Pilkada di Papua berlangsung aman, namun ada beberapa tempat yang berujung Pemungutan Suara Ulang (PSU),” jelasnya.

 

Kapolri mengakui, persoalan yang sangat penting di Papua adalah menyangkut stabilitas keamanan. Dia berharap agar semua pihak dapat bersama-sama menjaga keamanan sehingga Pilkada bisa berjalan lancar.

 

“Kedepan setelah pilkada ini, kita ingin mendorong agar stabilitas Kamtibmas di Papua  tetap terjaga dengan baik. Sehingga gubernur dan para bupati bisa fokus kepada  pembangunan ekonomi, ini yang paling penting. Karena yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kesejateraan. Kalau mereka sejaterah, otomatis gangguan Kamtibmas akan turun,” ujarnya. (Azk/SP)