2 Fraksi Usulkan Pemkab Mimika Bantu Pengadaan Lahan Kantor Pos

Kantor Pos Cabang Mimika (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Kantor Pos Cabang Mimika (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Dua Fraksi di DPRD Mimika mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendukung PT Pos Indonesia Cabang Mimika melalui pengadaan lahan pembangunan Kantor Pos.

Usulan itu disampaikan Fraksi Golkar dan Nasional Demokrat dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Mimika dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Mimika tahun anggaran 2023, Kamis (24/11/2022), di Hotel Grand Mozza, Timika.

Rapat paripurna masih dipimpin Ketua DPRD Anton Bukaleng didampingi Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan, serta dihadiri Plt Bupati Mimika Johannes Rettob bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur Forkopimda.

Fraksi Golkar dalam menanggapi penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Mimika oleh Plt Bupati Mimika, menyampaikan apresiasi.

Golkar kemudian meminta Pemkab Mimika memberikan dukungan kepada Pos Indonesia Cabang Mimika. Hal ini lantaran setiap kali penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pos Indonesia, kerap terjadi kepadatan. Hal itu membuat masyarakat desak-desakan lantaran halaman Kantor Pos tidak mampu menampung banyaknya masyarakat yang menerima bansos.

“Kami Fraksi Golkar sampaikan ke Pemkab untuk mensupport Kantor Pos, karena Kantor Pos adalah pelayanan publik dan sudah tidak layak, sehingga Pemkab harus carikan solusi,” kata Ketua Fraksi Golkar Mariunus Tandiseno saat membacakan pandangan fraksinya.

Selain Fraksi Golkar, Fraksi Nasional Demokrat dalam pandangannya terhadap penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Mimika tahun anggaran 2023, juga berharap Pemkab Mimika dalam hal ini Plt Bupati dapat membantu Pos Indonesia terkait hal yang sama disampaikan Fraksi Golkar.

“Kami juga mendorong agar Plt Bupati mengakomodir pengadaan tanah untuk PT Pos Indonesia, dan Pemerintah Pusat membantu pengadaan bangunan,” kata Yustina Timang.

Selain mendorong pengadaan tanah untuk Pos Indonesia, Fraksi Nasional Demokrat juga mendorong pengadaan tanah untuk Perpustakaan Daerah.

Bersumber dari Wikipedia, Pos Indonesia diketahui merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos.

Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia.

Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, ritel, dan properti.

Terkait penyaluran bansos, Pos Indonesia berkerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam penyalurannya.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Kristin Rejang
editor : Saldi Hermanto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.