TIMIKA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika Papua menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 do Hotel Horison Diana, Rabu (6/4/2022).
Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari dilanjutkan di Kantor Bappeda Mimika dengan agenda mulai pembukaan sidang pleno, sidang kelompok dan penutupan.
Musrenbang dibuka oleh Sekda Mimika Michael Gomar dihadiri Sekretaris Bappeda Provinsi Papua, para pimpinan OPD, Sekretaris dan juga anggota DPRD Mimika.
Kepala Bappeda Yohana Paliling mengatakan, tujuan Musrenbang RKPD tahun 2023 adalah menyepakati permasalahan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu juga untuk menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator, target, kinerja serta lokasi kegiatan.
Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Papua, menyepakati usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang provinsi dan nasional.
Musrenbang ini akan menghasilkan berita acara hasil kesepakatan yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD dan Rancangan Renja perangkat daerah tahun 2023.
“Prioritas pembangunan adalah peningkatan sumber daya manusia masyarakat Mimika yang berdaya saing, tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan ekonomi dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan lokal.
Ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan sarana dan prasarana dasar serta pemulihan ekonomi, penciptaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sekda Mimika Michael Gomar mengatakan, pelaksanaan musrenbang Tahun 2022 untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023 yang memuat program dan kegiatan prioritas tahunan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan tetap memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.
“Saya harap kepada Pimpinan OPD dalam proses perencanaan di tahun 2023 difokuskan pada lima program prioritas diantaranya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik di segala sektor kepada masyarakat,” kata Gomar.
Gomar mengatakan, Pimpinan OPD bersama tim anggaran dan Banggar DPRD Mimika menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan prioritas dan bukan berdasarkan keinginan OPD dan juga keinginan masyarakat.
Menurutnya, tidak mungkin dalam semua usulan program dan kegiatan prioritas yang diajukan berdasarkan musrenbang distrik, Forum OPD dan juga berdasarkan hasil reses anggota DPRD dapat diakomodir secara langsung oleh Pemerintah.
Sebab, perlu dilakukannya sinergitas sehingga program kegiatan yang diusulkan tidak dapat dibiayai dari APBD tetapi dapat dibiayai oleh sumber dana lainnya baik APBD Provinsi Papua maupun APBN.
“Pokir anggota dewan merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses. Aspirasi tersebut adalah permasalahan yang ada di masyarakat dan perlu disampaikan kepada pihak eksekutif untuk diterjemahkan dalam bahasa program sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, mengingat rencana kerja tahun 2023 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Mimika, maka diingatkan kepada semua pihak untuk benar-benar memperhatikan capaian target program dan kegiatan dengan tetap melihat dan mengukur pembangunan yang sudah dilaksanakan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan tahun 2023.
“Kami juga menyadari pembangunan membutuhkan waktu sehingga membutuhkan kerja sama, kolerasi dan juga kolaborasi semua pihak untuk melaksanakan semua kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan