TIMIKA | Ratusan massa tim pendukung pasangan Paulus Yanengga-Akhi Mariam menggelar aksi demo di depan Kantor KPUD Mimika, Senin (22/1) di Jalan Yos Sudarso.
Ratusan massa ini menuntut dugaan pelanggaran kode etik dan UU Pilkada, serta meminta proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika untuk diulang, karena diduga banyak terjadi pelanggaran. Massage hugs meminta KPU Provinsi Papua segera mengambil alih jabatan Ketua KPUD Mimika, Theodora Ocepina. Tuntutan ini tertulis pada poster yang dibawa saat demo.
Koordinator aksi demo sekaligus ketua tim sukses pasangan Yanengga-Akhi, Martinus Walillo mengatakan, pihaknya menduga ada indikasi kuat memenangkan salah satu pasangan bakal calon (balon) Bupati Mimika. Dimana Ketua KPUD Mimika memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Balon tersebut. Sehingga Ketua KPUD Mimika harus mundur, sebab tidak bisa menjalankan amanah dengan baik.
”Kami tidak ingin ada indikasi tujuan hubungan keluarga bakal calon Bupati, yakni Hans Magal dengan Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal,”katanya saat ditemui wartawan usai aksi.
Kata dia, pihaknya juga menilai proses pendaftaran tidak sesuai dengan UU Pilkada dan menyebabkan Pilkada itu tidak netral. Ini terbukti, saat pihaknya mendaftar, mendapat dukungan dari PBB dan Hanura.
“Total dukungan 9 kursi. Tapi yang disyaratkan kan 7 kursi, sehingga ini sudah lebih. Jadi pendaftaran harus diulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai warga Negara, pihaknya juga memiliki hak dan kewajiban dalam Pilkada. Tetapi saat ini, pihaknya merasa tersisihkan karena saat pendaftaran, pihaknya ditolak langsung oleh KPUD Mimika ketika menyebutkan jumlah kursi yang dimilikinya.
“Kami merasa dirugikan. Setidaknya ada kesempatan untuk kami, entah berkas lengkap atau tidak, saat kita membawa di hari terakhir, kami tidak diterima,” tegasnya.
Martinus mengatakan, akan ada aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respon dari KPU. Kendati demikian, dirinya berharap Ketua KPUD Mimika bersifat netral dan berkualitas.
“Tiga hari kedepan, kami akan lakukan aksi di tempat yang lebih luas jika tidak ada respon. Orang netral harus pimpin lembaga dan berkualitas. Jangan ada kepentingan tertentu. Dampaknya nanti bisa konflik,” ujarnya.
Sementara Ketua KPUD Mimika, Theodora Ocepina Magal mengatakan, penolakan terhadap pasangan tersebut sudah sesuai dengan aturan lantaran tidak memenuhi syarat pendafataran.
“Ada aturan yang sah yakni B1-KWK, B2-KWK, dan B3-KWK yang seharusnya dibawa. Tapi mereka tidak membawanya. Menurut pengakuan mereka baru Partai Hanura, dan masih diurus sama Pak Yanengga di Jakarta. Sehingga malam itu kami kembalikan berkas,” ujar Ocepina.
Lanjutnya, selain itu, pada malam pendaftaran tersebut pihaknya telah membuat berita acara penolakan kepada pasangan balon yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, untuk tahap perbaikan berkas pada tanggal 18 hingga 20 lalu hanya diperuntukan kepada Balon yang lolos ferivikasi berkas pendaftaran sebenlumnya.
“Berita acara bukan cuma mereka yang mendapatkan, tetapi pasangan lain juga. Mereka datang lagi kemarin, karena menurutnya harus memberi perbaikan yakni berkas B1-KWK. Sedangkan pendaftaran sudah lewat. Jadi saya bilang mohon maaf tidak bisa diterima,” ujarnya.
Ia menilai, sejumlah sorotan yang mengatas namakan kekeluargaan dengan salah satu balon merupakan hal yang wajar. Making demikian, dirinya tetap mengikuti aturan dan bersikap netral.
“Secara aturan tidak mengatakan saudara kandung tapi ikatan perkawainan. Ini sudah dialami di kabupaten lain. Saya sudah memberi surat pernyataan itu ke KPUD Provinsi tahun lalu,”ungkapnya.(mjo/SP)
Tinggalkan Balasan