TIMIKA | Kepolisian Daerah Papua mengerahkan belasan ribu personel untuk mengawal penyelenggaan Pilkada 2018. Selain itu, ribuan personel cadangan disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak pesta demokrasi di wilayah itu.
Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Yakobus Marjuki mengatakan, personel cadangan salah satunya merupakan ratusan bintara baru lulusan 2017 yang baru mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Papua, Jayapura.
“Ada lulusan dari Papua Barat kita tunda dulu untuk digunakan dalam Pilkada ini. Setelah Pilkada selesai, baru kita serahkan kepada Polda Papua Barat,” kata Marjuki di Timika, Kamis (22/2).
Personel cadangan lainnya disiapkan dari Brimob Polda Papua Barat. Pergeseran personel brimob di bawah pimpinan Kasat Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol Jermias Rontini yang juga mantan Kapolres Mimika rencananya akan dilakukan Maret mendatang.
“Nanti akan ada rapat koordinasi antara Kapolda Papua Barat dan Kapolda Papua di Manokwari dalam awal bulan Maret ini. Pergeseran personel dilakukan Maret agar lebih tepat dengan jadwal kampanye di setiap kabupaten/kota,” jelas Marjuki.
Tidak hanya itu, Marjuki mengatakan, personel cadangan bawah kendali operasi (BKO) jajaran TNI juga telah disiapkan untuk memperkuat pengamanan Polri terutama di wilayah atau kabupaten rawan konflik yang akan menyelenggarakan Pilkada.
“BKO kita yang terdekat adalah TNI. Setiap ada masalah, potensi meningkat kita bisa meminta bantuan TNI untuk menduduki daerah tertentu supaya tidak terjadi kerusuhan, perusakan dan konflik antar pendukung pasangan calon,” katanya.
Menurutnya, potensi konflik terbesar yang diantisipasi Polda Papua adalah upaya pengerahan massa oleh kandidat atau pihak tertentu dalam menyampaikan tuntutan mereka. Meskipun, di dalam aturan PKPU sama sekali tidak diperbolehkan mengerahkan massa, kecuali kampanye yang masuk dalam jadwal resmi KPU.
“Namun dengan upaya kepolisian proaktif melakukan pendekatan persuasive dan sosialisasi, ternyata semua pihak sepakat untuk menggunakan jalur hukum jika ada pelanggaran pidana dalam pilkada,” tuturnya.
Polda Papua telah melakukan pemetaan dan menempatkan Kabupaten Mimika pada posisi pertama sebagai daerah paling rawan konlik di Pilkada 2018. Kemudian, daerah rawan konflik kedua adalah Wamena, ketiga Puncak, dan keempat Mamberamo Tengah.
“Kami sudah melakukan sufervisi di sana. Kami arahkan gunakan jalur hukum, panwaslu dan bawaslu. Tidak boleh mengerahkan massa. Kalau masing-masing sudah kerahkan massa, maka akan terjadi konflik yang tidak bisa dikendalikan,” tandasnya.
KPU Kabupaten Mimika telah menetapkan empat paslon untuk bertarung di Pilkada 2018 yaitu Hans Magal-Abdul Muis (Ham), Petrus Yanwarin-Alpius Edowai (Petraled), Mus Pigai-Allo Rafra (Musa) dan Robertus Waropea-Albert Bolang (RnB).
Namun demikian, satu paslon jalur partai politik yakni petahan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob kini masih sementara menempuh jalur hukum setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Mimika lantaran masalah ijazah palsu. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis