TIMIKA | Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Mimika menilai penyusunan Raperda Angggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 disusun asal-asalan.
“RAPBD merupakan aktualisasi rencana pembangunan yang diimplementasikan Pemda untuk layanan publik. Sehingga harus disusun secara terpadu, terencana, dan aspiratif,”kata Anggota FKB DPRD Mimika, Hadi Wiyono saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, pada sidang Paripurna II DPRD Mimika, Senin (26/3) sembari mengatakan, tapi faktanya, RAPBD disusun tidak menyerap aspirasi yang dibutuhkan masyarakat.
Dikatakan, eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan yang memiliki peran dan fungsi yang seharusnya selalu memegang teguh konsistensi dan kejujuran.
“Kalau ada perubahan dalam penyusunan RAPBD seharusnya dikomunikasikan kembali, bukan sepihak merubah nilai. Contohnya, besaran APBD yang disepakati saat harmonisasi di Jayapura sebesar Rp2,5 triliun sekian. Tapi telah berubah jadi Rp2,8 triliun sekian,” jelasnya.
Apalagi dokumen APBD 2018 ini baru diserahkan. Sehingga pihaknya tidak bisa mempelajari secara detail dan teliti
“Kami menyakini bahwa banyak hal yang belum kami soroti satu per satu. Tapi bukan berarti kami tidak mampu. Sehingga kami tegaskan bahwa hal-hal lain akan disoroti pada kemudian hari,” katanya. (mjo/SP)
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis