TIMIKA l Sejumlah pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mimika meragukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 mendatang akan terlaksana. Pasalnya, hingga saat ini sejumlah tahapan-tahapan pilkada tidak dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika.
Hal ini disampaikan Paslon nomor urut 1 Petrus Yanwarin (Calon Wakil Bupati Mimika) dan Paslon nomor urut 3 Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra (Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika) bersama ketua tim pemenangan saat melakukan jumpa pers di Golden Hotel, Timika, Sabtu (9/6).
WIlhelmus Pigai mengatakan, hampir semua tahapan-tahapan pilkada sebagaimana telah ditetapkan KPU tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu tahapan yang paling penting dalam penyelenggaraan pilkada yakni debat kandidat hingga 14 hari menjelang pilkada belum terlaksana tanpa penjelasan dari KPU Mimika kepada keenam paslon bupati dan wakil bupati. padahal, sesuai jadwal yang telah disepakati, debat kandidat sudah harus dilaksanakan pada akhir Mei lalu.
“Sampaitinggal 18 hari jelang pilkada masih menjadi pertanyaan bagi kami. Saya sendiri tidak tahu apakah pilkada di Mimika ini akan berjalan atau tidak,” katanya.
Padahal, kata Pigai, sesuai aturan yang berlaku, sudah menjadi kewajiban KPU Mimika sebagai penyelenggara untuk menginformasikan kepada para paslon tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.
“Secara tidak langsung kami sudah dirugikan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Mimika. Saya tidak tahu apa alasannya mereka tidak memberitahu kepada kita para paslon. Ini juga menjadi pertanyaan tidak hanya bagi kami paslon tetapi juga masyarakat Mimika umumnya,” katanya.
Pigai menjelaskan, debat kandidat merupakan ajang untuk para paslon menyampaikan visi misi dan juga program-program yang akan dijalankan selama menjalankan kepemimpinan di Kabupaten Mimika kedepan. Masyarakat tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi di pegunungan hingga ke pesisir pantai juga wajib untuk mengetahui visi misi para paslon.
“Debat kandidat ini bukan untuk kita saling menyerang dan juga mempersalahkan, tapi momen paling baik untuk kita sampaikan apa yang jadi visi misi dan program kepada masyarakat. Ini akan disampaikan melalui media dan akan diikuti secara baik oleh masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya debat kandidat, Pigai juga mengakui hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apakah pencetakan surat suara sudah dilakukan atau belum. Menurutnya, hal ini juga harus dismapaikan secarat ransparan kepada para paslon.
“Kita mau supaya pilkada berjalan dengan baik sehingga pesta demokrasi yang akan dilakukan oleh rakyat disini berjalan aman damai dan tanpa hambatan apapun,” tuturnya.
Dirinya dan juga paslon lainnya berharap KPU bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Semua tahapan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena pilkada serentak inii merupakan pesta rakyat yang dilaksanakan di 118 daerah di Indonesia.
“Kami harap ini berjalan baik dan independensinya juga tetap terjaga,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Allo Rafra, yang menilai penyelenggaraan pilkada di Mimika seperti tidak berdasar pada aturan. Ia juga menyarankan kepada KPU Mimika jika merasa tidak mampu bekerja, sebaiknya mengundurkan diri.
“Kalau mereka tidak mampu, ya mundur. Tidak usah bertahan dengan alasan yang bermacam-macam,” tutur Allo.
Menurutnnya, dunia informasi yang sudah sangat terbuka dimasa sekarang membuat masyarakat bisa melihat setiap tahapan pilkada yang berjalan di sebagian besar daerah di Indonesia.
“Setiap hari kita lihat bagaimana hal-hal ini terjadi di daerah lain, mereka sudah pada tahap lipat surat suara, distribusi. Sedangkan kita disini apa yang sudah dilakukan. Ini karna ada kepentingan-kepentingan KPU, baik KPU Mimika maupun Provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, Petrus Yanwarin mengatakan, jika dilihat kembali sejak awal pelaksanaan pilkada tidak berjalan sesuai tahapan yang ada. Ia menilai hal ini dikarenakan KPU tidak tegas dan juga tidak paham Peraturan KPU (PKPU).
“Kalau KPU paham dan menaati aturan, tahapan-tahapan ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
Menurutnya, hingga saat ini KPU Mimika belum maksimal dalam melaksanakan setiap tahapan pilkada. Ia menyebutkan sosialisasi pencoblosan kepada masyarakat juga belum dilaksanakan.
Padahal, waktu pelaksanaan pencoblosan sudah tinggal menghitung hari, sedangkan luas wilayah Mimika dari daerah pegununga hingga ke pesisir pantai tidak mungkin bisa dijangkau dan dilakukan sosialisasi dalam waktu singkat.
“Cara pencoblosan ini butuh waktu, dan masyarakat harus paham soal ini. Jangan sampai pada saat pencoblosan, tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan, pada akhirnya rakyat rugi,” tuturnya.
“Sampai dengan detik ini, kami belum lihat surat suara model seperti apa? Karena ini ada pemlihan Gubernur dan Bupati, apa itu dalam surat suara terpisah atau gabung. Rakyat perlu pahami ini, karena tingkat pemahaman rakyat berbeda-beda,” tambahnya. (Nft/SP)
Tinggalkan Balasan