seputarpapua.com

Kadinkes Papua: Program Dinkes Mimika Masih Banyak Kekurangan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Kadinkes Papua: Program Dinkes Mimika Masih Banyak Kekurangan
DINKES – Kadinkes Provinsi Papua Alosius Giay saat melakukan pertemuan dengan Dinkes Mimika – (Foto: Mujiono/SP)

TIMIKA I Walaupun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini raport hasil kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika berada di posisi 10 besar se-Papua, namun masih ada program-program yang belum terlaksana dengan baik.

Demikian disampaikan Kadinkes Provinsi Papua, Alosius Giay saat melakukan pertemuan dengan keluarga besar Dinkes Mimika di ruang rapat Kantor Dinkes Mimika, Kompleks Kantor Pusat Pemerintahan, SP 3, Kamis (27/7).

“Tiga tahun terakhir, raport Dinkes Mimika masuk 10 besar. Tapi, kalau diurai satu per satu belum terlaksana dengan baik, khususnya program HIV, TB, Malaria (HTM) masih terbelenggu di Mimika. Ditambah dengan penyakit tidak menular (PTM) yang tidak terdata secara baik,” ungkap Alosius.

Kata dia, di Kabupaten Mimika ini terdapat lima pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di pedalaman dan delapan Puskesmas di pesisir. Dari kondisi ini, maka pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat harusnya merata. Dalam arti, baik penyebaran tenaga kesehatannya ataupun lainnya.

Misalnya, kata dia, apakah jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut sudah mencukupi atau belum, baik itu dokter, perawat, bidan, analis kesehatan, apoteker, dan lainnya. Selain itu berdasarkan kualitas, apakah tenaga kesehatan ini sudah pernah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa meningkatkan layanan kesehatan.

“Kuantitas dan kualitas inilah yang harus menjadi bahan evaluasi dan koreksi oleh Dinkes Mimika. Sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal,” tuturnya.

Ia menambahkan, kenapa kualitas dan kuantitas ini perlu diperhatikan secara baik? Ini karena Mimika berada di wilayah perusahaan tambang terbesar di dunia. Sehingga secara otomatis, orang akan beranggapan bahwa Dinkes Mimika memiliki anggaran yang banyak. Dengan demikian, pelayanan kesehatannya pun bisa diberikan secara optimal kepada masyarakat.

“Dengan dekat perusahaan PT Freeport Indonesia ini, maka semua kebutuhan akan pelayanan kesehatan di daerah ini terpenuhi, baik itu insentif, fasilitas, dan sarana prasarananya. Namun, yang terjadi masih ada program-program yang tidak terlaksana dengan baik,” terangnya. 

Dia mengatakan, belum terlaksananya program pelayanan kesehatan di Mimika secara optimal, kemungkinan karena komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik. Hal-hal inilah yang harus dipecahkan.

“Permasalahan program kesehatan belum berjalan baik, harus dicarikan solusinya. Mungkin dengan menerapkan buku yang sudah saya terbitkan, yakni 17 KO,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam buku tersebut ada beberapa hal yang harus dipedomani. Seperti,  mampu membuat konsep. Ini diperlukan, karena tenaga kesehatan berasal dari profesi yang dituntut untuk membuat konsep sesuai dengan petunjuk yang ada. Kedua komunikasi ini diperlukan agar ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak.

Selanjutnya adalah koordinasi. Dalam hal ini menyangkut hubungan antara pimpinan dan bawahan yang harus sejalan, sehingga program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Selain itu ada korelasi, yang tujuannya untuk menghubungkan satu dengan yang lain, agar ada titik temu untuk memecahkan suatu masalah. Ditambah dengan adanya kolaborasi, yakni keterpaduan seluruh komponen di Dinkes Mimika dengan melibatkan seluruh unsure.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah konsultasi, kontribusi, kontinue (kelanjutan), dan komitmen. Hal-hal ini sangat penting, karena menyangkut profesi kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

Apabila hal-hal tersebut diterapkan, sambung dia, maka semua program pelayanan kesehatan dan permasalahan yang ada di Mimika bisa ditangani dengan baik. Apalagi bidang kesehatan ditentukan oleh indikator, SOP, dan regulasi yang jelas. Baik dalam bentuk undang undang dan turunan, seperti PP, Permen, Perda, Perbup, dan yang lainnya. Ini harus dipahami secara baik, sehingga Mimika ini berjalan dengan baik.

“Saya harap semua komponen di Dinkes Kesehatan bisa berjalan baik. Dan terjadi transparansi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Termasuk evaluasi program dari laporan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Sehingga tujuan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal akan tercapai,” paparnya.

Sementara Kadinkes Mimika, Philipus Kehek mengatakan, walaupun dari rapor dari Dinkes Papua, Dinkes Mimika masuk 10 besar, tetapi apa yang disampaikan Kadinkes Papua sangat penting bagaimana membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan berkembang. Dan ini merupakan tantangan untuk kita semua, untuk selalu menyamakan persepsi agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

“Untuk menjalankan dinas ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tetapi harus secara bersama-sama dan penuh kekompakan. Dan perlu adanya evaluasi, agar hasil yang dicapai optimal,” tukasnya.(mjo/SP)

Berita Terkait
Baca Juga