KPK Sayangkan Bupati Mimika Tidak Hadiri Rakor dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi

Kamis, 02 Agu 2018 18:07 WIT
Koordinator Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Papua pada KPK, Maruli Tua Manurung saat memaparkan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemkab Mimika (Foto: Mujiono/SP)

TIMIKA | Koordinator Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Papua pada KPK, Maruli Tua Manurung menyayangkan ketidakhadiran Bupati Mimika, Eltinus Omaleng pada rapat koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemkab Mimika.

Maruli mengaku mendapat informasi bahwa Bupati Mimika sedang berada di Jakarta mengurus sengketa Pilkada. Padahal ia telah memiliki kuasa hukum yang dapat mewakilinya. Persoalannya lagi yang digugat adalah KPU bukan pasangan calon.
 
“Pada pertemuan ini, kami cukup kecewa. Karena yang paling penting Bupati harus berada ditengah-tengah kegiatan ini. Hal ini karena, makna dari rapat konsilidasi terdegedrasi secara signifikan sangat efektif kalau beliau ada,”kata Maruli saat mrnyampaikan paparannya pada Rakor dan sosialisasi pemberantasan korupsi di Pemkab Mimika, yang digelar di Graha Eme Neme Yauware, Kamis (2/8).

Ia mengatakan, sudah banyak kasus yang ditangani KPK dan tersangkanya adalah kepala daerah, seperti Bupati Lampung yang dijadikan tersangka atas dugaan menerima hadiah proyek-proyek di daerah. Gubernur Aceh aktif, yang disangkakan menerima fee.

Ada lagi, Bupati Purbalingga yang dijadikan tersangka karena menerima hadiah pembangunan Gedung Islamic Centre. Dan ada lagi Bupati Blitar yang juga disangkakan masalah pembangunan fasilitas pendidikan.

“Terus terang kami tampilkan kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Ini karena, lebih dari 50 persen kontribusi kasus korupsi ada di pimpinan daerah,” ujarnya.

Lebih jauh, Maruli menjelaskan, KPK telah melakukan kajian terhadap dugaan kasus korupsi dengan tersangka para kepala daerah. Dan hasilnya, sumber utama adalah mahalnya biaya politik. Dimana ada satu daerah di Kalimantan per suara dihargai sampai Rp600 ribu. 

“Ini bisa dibayangkan, baru suara, belum dukungan parpol, tim pemenangan, logistic, dan lainnya,” ucapnya.

“Biasanya yang terpilih jadi kepala daerah, maka konsekuensinya ke APBD. Dalam arti, pengusaha ini yang dukung kemarin akan dapat proyek-proyek. Sehingga biaya sudah dibagi habis. Dan pelelangan yang terjadi akan tutup mata saja,” tutur Maruli, sembari menegaskan, kalau masih nekat, maka silahkan akan menyesal kemudian. 

Perlu diketahui, pada Rakor dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Pemkab Mimika tersebut dihadiri, Pjs Gubernur Papua Sudarmo yang diwakili Kadiskominfo Provinsi Papua, Kansiyana Salle, Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, Sekda Mimika, Ausilius You, Anggota DPRD Mimika, Forkopimda, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Mimika. (mjo/SP)

Kategori:
Bagikan