TIMIKA | Koordinator Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Papua pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruli Tua Manurung menyebut Kabupaten Mimika, khususnya wilayah perkotaan seperti daerah Texas yang semrawut.
“Mimika ini kata orang seperti kota koboi. Tapi kalau saya sendiri menyebutnya seperti Texas. Kenapa? Karena rasa memilki terhadap kota ini tidak kelihatan,” katanya saat pemaparan materi pencegahan korupsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemkab Mimika, yang digelar di Graha Eme Neme Yauware, Kamis (2/8).
Kata dia, Mimika adalah mininya Indonesia, karena semua suku, golongan, mulai dari Sabang sampai Merauke ada disini. Namun, setelah berada di Mimika dan keliling ke beberapa tempat, kesannya ramai tetapi kering.
"Saya tidak tau kenapa terkesan seperti ini. Terlihat banyak perencanaan tetapi sedikit yang dihasilkan,” katanya.
Kata dia, saat melakukan kunjungan di beberapa tempat di wilayah perkotaan, sangat tidak tertatah dan nampak semrawut kemudian banyak sampah. Saat berkunjung ke Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, ketika melintasi di koridor tercium aroma WC yang sangat bau. Selain itu, ia mengaku heran ketika melihat Kantor Dinas Pendidikan yang rusak karena kaca-kacanya telah hancur dan berantakan.
“Kondisi seperti ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, kenapa sampai terjadi seperti itu,” ujarnya.
Tidak cukup ditempat tersebut, pihaknya juga mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika. Ia menemukan data yang telah terekam sejak tahun 2012 hingga 2015 namun e-KTP belum dicetak dengan alasan tidak ada blanko.
“Ini menunjukkan adanya rasa kurang memiliki terhadap daerah ini,” tegasnya.
Ia mengatakan, pada kesempatan ini pihaknya ingin menegaskan bahwa KPK memiliki fokus dan prioritas ke Kabupaten Mimika dalam hal pencegahan korupsi. Sehingga pesan penting yang perlu dicatat adalah Mimika harus berubah. Dalam arti, praktik-praktik yang menjadi isu dan berkembang sekarang ini harus dihentikan, baik penyimpangan pada APBD maupun lainnya.
“Mimika ini harus berubah, dan harus dilakukan pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan perencanaan APBD dengan cermat, efektif, dan terdokumentasi sehingga pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan,” ungkapnya. (mjo/SP)
Tinggalkan Balasan