TIMIKA | Karyawan korban PHK “sepihak” di lingkungan PT Freeport Indonesia hingga kini masih berada di Jakarta untuk menuntut pemerintahan Jokowi-JK buka mata terhadap masalah ketenagakerjaan yang mereka alami selama setahun lebih tanpa kepastian.
Karyawan korban PHK melalui kuasa hukumnya dari Lokataru Law and Human Rights Office, Nurkholis Hidayat, menyayangkan sikap pemerintah terutama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, yang selama ini mengabaikan masalah tenaga kerja hingga telah bertransformasi menjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Kami akan berada di Jakarta menuntut keadilan sampai ada tindakan konkrit dari pemerintah, ada respon dari pemerintah dan perusahaan. Saya tidak bisa estimasi waktunya sampai kapan,” kata Nurkholis kepada Seputarpapua, Senin (6/8).
Penyelesaian masalah ketenagakerjaan tersebut, kata Nurkholis, tentu saja akan dibawa sampai di meja Presiden apabila tidak dapat diselesaian di tingkat kementerian. Apalagi mengingat complain yang diajukan sejak lama belum direspon sama sekali oleh para pemegang otoritas di lembaga terkait utamanya Kementerian Ketenagakerjaan.
“Jangan salahkan kami harus datang ke Jakarta, karena pemerintah selama ini diam saja dan mengabaikan tuntutan para pekerja. Kalau misalnya Menteri Hanif Dhakiri berkenan untuk menyelesaikan ini sesuai dengan otoritasnya, cukup sampai di situ akan lebih baik. Tapi kalau tidak, kami akan menempuh upaya-upaya lain termasuk bertemu dengan presiden,” katanya.
Perwakilan korban PHK Freeport yang mayoritas merupakan pekerja asli Papua telah berada di Jakarta sejak Selasa (31/7) lalu. Mereka berangkat dari Timika, Kabupaten Mimika menggunakan kapal laut dengan menempuh perjalan seminggu lebih untuk sampai di Surabaya, Jawa Timur, dari situ mereka bertolak ke Jakarta.
Sejak seminggu lebih berada di Ibu Kota Negara, perwakilan pekerja telah berdialog dengan para tokoh maupun lembaga keagamaan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI atau Kawali) hingga kampanye di car free day (CFD) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
“Sepekan di Jakarta kami menghabiskan waktu untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan agama di sejumlah lembaga keagamaan, dengan harapan bahwa kami bersama-sama untuk menekan pemerintah dengan menyuarakan aspirasi kami,” kata Nurkholis.
Setelah serangkaian kegiatan di sejumlah lembaga keagamaan, mereka selanjutnya akan mendatangai kantor-kantor pemerintahan terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka akan menyampaikan desakan kepada pemerintah untuk mengakui hak mogok kerja mereka, untuk menolak anggapan mogok secara sepihak oleh perusahaan selama ini.
“Sehingga mereka meminta kejelasan kalau memang bisa dipekerjakan, atau tidak dipekerjakan berarti harus dibayar hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dua itu tuntutannya, bayar atau pekerjakan kembali,” ujarnya.
25 Pekerja Meninggal Dunia
Nurkholis mengemukakan, sekitar 25 pekerja tela meninggal dunia sejak perusahaan menghentikan hak-hak mereka termasuk iuran untuk layanan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, BPJS Kesehatan juga dianggap berkontribusi terhadap kematian mereka.
“Sekitar 25 orang karyawan meninggal karena sakit, kita bisa bilang BPJS berkontribusi terhadap kematian mereka, karena seharusnya kematian itu bisa terhindarkan kalau layanan kesehatan bagi mereka tidak ditutup oleh pemerintah dan perusahaan,” tuturnya.
Nurkholis memastikan, hingga kini masih ada total 7.000 lebih korban PHK sepihak baik pekerja kontraktor, privatisasi maupun permanen PT Freeport Indonesia masih tetap solid dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga telah dilanggar oleh perusahaan asal Amerika Serikat itu.
“Pekerja langsung di bawah PT Freeport itu sekitar 3.700 lebih. Yang menerima kesepakatan illegal tanggal 21 Desember 2017 lalu itu hanya sekitar 300an orang saja. 300 orang itu pun menerima dalam kondisi terpaksa karena tekanan hidup yang luar biasa. Sekitar 99 persen masih menolak, tetap pada perjuangan mereka,” pungkasnya. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan